{"id":2137,"date":"2021-10-27T01:05:49","date_gmt":"2021-10-27T01:05:49","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=2137"},"modified":"2021-10-27T01:05:49","modified_gmt":"2021-10-27T01:05:49","slug":"penutupan-perusahaan-sebab-sebab-pembubaran-perseroan-terbatas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-sebab-sebab-pembubaran-perseroan-terbatas\/","title":{"rendered":"Penutupan Perusahaan: Sebab-Sebab Pembubaran Perseroan Terbatas"},"content":{"rendered":"

Oleh: Hesti Zahrona, S.H.<\/span><\/p>\n

Apakah suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dibubarkan?\u00a0<\/span><\/p>\n

Tentu saja! Bahkan, ketentuan mengenai pembubaran atau penutupan PT telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Lalu, apa saja sih sebab-sebab sebuah PT dapat dibubarkan?\u00a0<\/span><\/p>\n

Menurut Pasal 142 ayat (1) UU PT, pembubaran perseroan dapat terjadi karena:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. berdasarkan keputusan RUPS;<\/span><\/li>\n
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;<\/span><\/li>\n
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;<\/span><\/li>\n
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;<\/span><\/li>\n
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau<\/span><\/li>\n
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Lebih lanjut, ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT tersebut memiliki substansi yang serupa dengan Pasal 153G ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang secara khusus mengatur pembubaran perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil atau dikenal dengan Perseroan Perorangan. Untuk pembubaran Perseroan Perorangan diatur pula mengenai prosedur pemberitahuannya dalam Pasal 153G ayat (1) UU Cipta Kerja, yakni sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \u201cPembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.\u201d<\/span><\/i><\/p>\n

    Nah, dari keenam poin dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan lebih detail\u00a0 terkait pembubaran karena keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu, dan pembubaran berdasarkan penetapan pengadilan. Yuk simak lebih lanjut!<\/span><\/p>\n

    Berdasarkan Keputusan RUPS<\/strong><\/p>\n

    Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1\/10 dari jumlah seluruh saham, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Kemudian, untuk dinyatakan secara sah pembubarannya, maka dapat merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang <\/span>a quo, <\/span><\/i>yakni sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \u201c<\/span>RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan <\/span><\/i>pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3\/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3\/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan<\/i><\/b>, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan\/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.\u201d<\/span><\/i><\/p>\n

    Jangka Waktu Pendirian Telah Berakhir<\/strong><\/p>\n

    Pasal 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi, \u201cPerseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.\u201d Untuk jangka waktu terbatas, artinya ditentukan secara rigid berapa tahun berdirinya perusahaan tersebut. Sedangkan, dalam hal PT didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas, maka PT itu sah secara hukum selama operasional PT masih berjalan.<\/span><\/p>\n

    Penetapan pengadilan<\/strong><\/p>\n

    Pengadilan dapat menetapkan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan sebagai berikut:<\/span><\/p>\n