{"id":2953,"date":"2021-11-25T12:53:55","date_gmt":"2021-11-25T12:53:55","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=2953"},"modified":"2021-11-25T12:53:55","modified_gmt":"2021-11-25T12:53:55","slug":"dampak-dni-terhadap-penanaman-modal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/dampak-dni-terhadap-penanaman-modal\/","title":{"rendered":"Dampak Daftar Negatif Investasi terhadap Penanaman Modal"},"content":{"rendered":"

Oleh: Mochamad Fadilah, S.H.<\/span><\/p>\n

Halo Sobat YukLegal!<\/span><\/p>\n

Daftar Negatif Investasi (DNI) dibuat dan disusun untuk menjamin bahwa sektor-sektor usaha di Indonesia dapat diakses serta dipergunakan oleh masyarakat dengan kesempatan yang sama. <\/span><\/p>\n

Oleh karena itu, Menteri Investasi\/ BKPM dan Menko Perekonomian menyusun angka-angka partisipasi asing maksimum yang diperkenankan dalam permodalan suatu sektor usaha. <\/span><\/p>\n

Berikut ulasan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur di dalam regulasi Indonesia!<\/span><\/p>\n

Tujuan Daftar Negatif Investasi (DNI)<\/b><\/p>\n

Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah pengaturan daftar bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.<\/span><\/p>\n

Daftar negatif investasi merupakan daftar yang harus dirujuk oleh penanaman modal saat mengajukan aplikasi penanaman modal, sehingga daftar negatif investasi bisa dikategorikan sebagai norma yang berlaku di bidang pelayanan penanaman modal.<\/span><\/p>\n

Kebijakan mengenai penetapan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan lebih dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI). <\/span><\/p>\n

DNI merupakan daftar yang harus dirujuk oleh penanaman modal, sehingga bisa dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang berlaku di bidang pelayanan penanaman modal. DNI dibuat selain untuk melindungi ekonomi Indonesia, juga untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada penanaman modal (investor).\u00a0<\/span><\/p>\n

Oleh karena itu, investor penting untuk mengetahui DNI di Indonesia sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai penanaman modal di\u00a0 Indonesia, agar investor juga dapat mengetahui sektor bisnis yang dibuka dengan persyaratan dan sektor bisnis yang ditutup sepenuhnya. <\/span><\/p>\n

DNI mempunyai sifat strategis yaitu untuk melindungi kepentingan nasional dalam kerangka penciptaan iklim investasi yang sehat serta mempertimbangkan masalahnya yang bersifat lintas sektor.<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri: Kenali Perbedaanya!<\/b><\/a><\/p>\n

Maka dari itu pembangunan ekonomi nasional dapat dipercepat salah satunya dengan ditingkatkannya penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan yang riil menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. <\/span><\/p>\n

Menarik penanaman modal atau investastor sebanyak-banyaknya merupakan salah satu program penting setiap negara, tidak hanya negara terbelakang <\/span>(less developed country) <\/span><\/i>dan negara berkembang <\/span>(developing country)<\/span><\/i> tapi juga negara maju <\/span>(developed country).\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Regulasi yang Mengatur DNI<\/b><\/p>\n

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dikeluarkan dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna percepatan pembangunan.<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Apa Itu Bidang Usaha Terbuka Penanaman Modal Asing?<\/b><\/a><\/p>\n

Pada Perpres No. 44 tahun 2016, sektor energi dan sumber daya digolongkan dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksud adalah pengaturan batasan penanaman modal asing dan modal dalam negeri.\u00a0<\/span><\/p>\n

Perubahan kebijakan DNI dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi UMKM dan Koperasi.<\/span><\/p>\n

Dengan adanya DNI, investor asing hanya dapat melakukan investasi hanya dua kategori saja. Yaitu bidang usaha terbuka dan terbuka dengan persyaratan. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, bidang usaha yang terbuka di kategori bidang usaha yang prioritas dan bidang usaha terbuka yang harus bermitra dengan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dan koperasi:\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201c(1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:<\/span><\/i><\/p>\n