{"id":3001,"date":"2021-12-03T05:12:59","date_gmt":"2021-12-03T05:12:59","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3001"},"modified":"2021-12-03T05:12:59","modified_gmt":"2021-12-03T05:12:59","slug":"undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/","title":{"rendered":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan!"},"content":{"rendered":"

Oleh : Anastasia Retno<\/span><\/p>\n

\u201c<\/span>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<\/span><\/i>\u201d\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013 Pasal 28 huruf D Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.<\/span><\/p>\n

Dilansir dari laman berita News, Mahkamah Konstitusi (\u201cMK\u201d) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d) dinilai Inkonstitusional bersyarat.\u00a0<\/span><\/p>\n

MK memutuskan untuk memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (tahun). Jika UU Cipta Kerja tidak diperbaiki dalam 2 (dua) tahun, maka UU Cipta Kerja tersebut dianggap berlaku kembali.<\/span><\/p>\n

Pernyataan tersebut tertera dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVIII\/2020 berbunyi sebagai berikut:\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cMenyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai \u201ctidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan\u201d<\/span><\/i><\/p>\n

Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (\u201cUU P3\u201d).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Lantas pelanggaran apa saja yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja? Yuk simak penjelasannya!\u00a0<\/span><\/p>\n

Format Susunan Peraturan dari UU Cipta Kerja\u00a0<\/b><\/p>\n

Penyusunan UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan penyusunan peraturan yang telah diatur. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU P3 yang mengatur mengenai ketentuan penyusunan perundang-undangan disesuaikan dengan lampiran UU P3 sebagai format baku penyusunan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Berikut tabel perbandingan format penyusunan sesuai dengan UU P3 dan UU Cipta Kerja menggunakan teknik <\/span>Omnibus Law<\/span><\/i>:<\/span><\/p>\n

\"Tabel<\/p>\n

Gambar 1:\u00a0 Tabel perbandingan penyusunan peraturan perundang-undangan<\/p>\n

Dalam putusan MK Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVIII\/2020, apabila terjadi perubahan sistematika perubahan pembentukan perundang-undangan seperti teknik omnibus law, maka wajib tunduk ketentuan pasal 64 ayat (3) UU P3 yang mengatur mengenai perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan wajib diatur dengan Peraturan presiden (\u201cPerpres\u201d).\u00a0<\/span><\/p>\n

Prosedur inilah yang dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran UU Cipta Kerja dalam menggunakan teknik perundang-undangan <\/span>Omnibus Law.<\/span><\/i><\/p>\n

Prosedur Pembentukan UU Cipta Kerja: Adanya Perubahan terhadap Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden\u00a0<\/b><\/p>\n

\u201cJika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.\u2019<\/span><\/i>
\n<\/b><\/p>\n

Begitulah pernyataan yang ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (\u201cUUD NRI 1945\u201d). Pernyataan konstitusional ini kemudian diimplementasikan melalui UU P3 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Tahap Perencanaan<\/span><\/li>\n
  2. Tahap Penyusunan\u00a0<\/span><\/li>\n
  3. Tahap Pembahasan\u00a0<\/span><\/li>\n
  4. Tahap Pengesahan<\/span><\/li>\n
  5. Tahap Pengundangan<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Namun fakta yang terjadi pada saat pembentukan UU Cipta Kerja terjadi beberapa pelanggaran berkaitan dengan prosedur pembentukan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Fakta yang diurutkan secara kronologis tersebut akan diuraikan dibawah ini:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"Urutan<\/p>\n

    Gambar 2: Urutan Kronologis proses pembentukan RUU Ciptaker<\/p>\n

    Berdasarkan kronologi peristiwa, penyusunan UU Cipta Kerja mengalami penyimpangan khususnya mengenai langkah formil pembentukan UU Cipta Kerja sebagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 72 (2) UU P3 mengatur sebagai berikut:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \u201c<\/span>Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.\u201d<\/span><\/i><\/p>\n

    Kemudian pada bagian penjelsan Pasal 72 ayat (2) UU P3 menyatakan sebagai berikut:<\/span>
    \n<\/span>\u201c<\/span>Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan <\/span><\/i>teknis penulisan Rancangan Undang-Undang <\/i><\/b>ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.\u201d<\/span><\/i><\/p>\n

    Persiapan yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang (\u201cRUU\u201d) dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari sudah jelas termasuk kepada ruang lingkup finalisasi.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Yang mana apabila dikaitkan dengan Pasal 20 UUD NRI 1945 Jo Pasal 72 ayat (2) UU P3, Pembuatan UU Ciptaker melanggar dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat konstitusional.<\/span><\/p>\n

    Nah itu dia sekilas penjelasan singkat mengenai pelanggaran formil yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja baik teknik penyusunannya, maupun langkah prosedurnya.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Ingin tahu lebih lanjut mengenai UU Ciptaker? Tunggu artikel berikutnya ya!<\/span><\/p>\n

    Stay update di <\/span>YukLegal <\/span><\/a>dan jika kalian ingin berkonsultasi mengenai masalah hukum, Yuk konsultasikan masalahmu dengan mengakses laman <\/span>YukLegal<\/span><\/a>!\u00a0<\/span><\/p>\n

    Gunakan kode referensi : RETNO14<\/strong> untuk mendapatkan potongan harga konsultasi!<\/span><\/p>\n

    Sumber:\u00a0<\/b><\/p>\n

    Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang Dasar 1945.<\/i> Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<\/span><\/p>\n

    Indonesia. (2011). <\/span>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .<\/span><\/i> Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<\/span><\/p>\n

    Mahkamah Agung.<\/span><\/i> Putusan Nomor 91\/PUU-XVIII\/2020.<\/span><\/p>\n

    Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Oleh : Anastasia Retno \u201cSetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum\u201d\u00a0 \u2013 Pasal 28 huruf D Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dilansir dari laman berita News, Mahkamah Konstitusi (\u201cMK\u201d) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d) dinilai Inkonstitusional bersyarat.\u00a0 […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3002,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[426,425,428,427,424],"class_list":["post-3001","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uu-cipta-kerja","tag-format-susunan-peraturan-dari-uu-cipta-kerja","tag-omnibus-law-inkonstitusional","tag-perubahan-materi-muatan-uu-cipta-kerja","tag-prosedur-pembentukan-uu-cipta-kerja","tag-undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional"],"yoast_head":"\nUndang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-12-03T05:12:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"700\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"394\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/\",\"name\":\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg\",\"datePublished\":\"2021-12-03T05:12:59+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg\",\"width\":700,\"height\":394,\"caption\":\"Omnibus Law Cipta Kerja\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan!\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal","description":"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal","og_description":"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2021-12-03T05:12:59+00:00","og_image":[{"width":700,"height":394,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/","name":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan! - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg","datePublished":"2021-12-03T05:12:59+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Mendasarkan pada putusan yang dimohonkan oleh 5 (lima) pemohon dan mengabulkan 3 (tiga) pemohon sebagian dipertimbangkan telah melanggar prosedur formil pembuatan peraturan perundang-undangan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/omnibus-law-cipta-kerja_169.jpeg","width":700,"height":394,"caption":"Omnibus Law Cipta Kerja"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inskonstitusional\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional? Simak Pelanggaran Apa Saja Yang Ditemukan!"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3001"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3001\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}