{"id":3090,"date":"2021-12-14T22:35:29","date_gmt":"2021-12-14T22:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3090"},"modified":"2021-12-14T22:35:29","modified_gmt":"2021-12-14T22:35:29","slug":"undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/","title":{"rendered":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual"},"content":{"rendered":"

Oleh: Laila Afiyani, S.H.<\/span><\/p>\n

Halo Sobat YukLegal, tentu kita tidak asing lagi dengan kata \u201c<\/span>Omnibus Law<\/span><\/i>\u201d bukan?\u00a0<\/span><\/p>\n

Yups, omnibus law<\/span><\/i> atau sebutan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d). 1 tahun ke belakang, Undang-Undang ini menjadi sorotan publik dan mendapat banyak kritikan baik positif maupun negatif.<\/span><\/p>\n

Kontroversi dalam Undang-Undang ini sangat menyita atensi publik, salah satu diantaranya berkaitan dengan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dari segi kuantitas, misalnya, substansi UU Cipta Kerja terbilang sangat \u2018gemuk\u2019 karena membahas dari berbagai aspek, salah satunya mengenai hak kekayaan intelektual.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pengaturan hak intelektual yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang terdapat di bab VI terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ketiga mengenai paten dan bagian keempat mengenai merek. Setiap bagian memuat beberapa perubahan pasal dari UU paten dan UU merek yang saat ini berlaku.<\/span><\/p>\n

Namun, akhir-akhir ini, publik kembali dikejutkan pada 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.\u00a0<\/span><\/p>\n

Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.<\/span><\/p>\n

Sebenarnya bagaimana sih pengaturan hak kekayaan intelektual dalam UU Cipta Kerja ini?\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Perubahan Aturan UU Paten<\/b><\/p>\n

Terdapat lima\u00a0 Perubahan Pasal UU Paten pada Bagian Ketiga.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pertama, <\/span><\/i>terdapat pada definisi dan penambahan satu ayat baru pada Pasal 3 yang mengatur tentang Definisi Paten dan Paten Sederhana sehingga total Pasal 3 terdiri dari Tiga Ayat.<\/span><\/p>\n

Lengkapnya Bunyi Ayat (3), \u201c<\/span>Pengembangan Dari Produk Atau Proses Yang Telah Ada Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Meliputi Produk Sederhana, Proses Sederhana, Atau Metode Sederhana<\/span><\/i>\u201d<\/span><\/p>\n

Kedua, <\/span><\/i>Perubahan Pada Pasal 20 Yang Mengatur Tentang Kewajiban Bagi Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses di Indonesia. Dampaknya adalah hilang atau berkurangnya kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.<\/span><\/p>\n

Ketiga<\/span><\/i>, Terdapat Modifikasi Terhadap Substansi Pasal 82 Ayat (1) Yang Mengatur Tentang Lisensi-Wajib Bersifat Non-Eksklusif.\u00a0<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Sengketa GoTo: Bagaimana Mengenai Pelindungan Merek?<\/b><\/a><\/p>\n

Keempat<\/span><\/i>, Adanya Perubahan Dalam Pasal 122 Yang Mengatur Tentang Paten Sederhana. Perubahan Penting Yang Diatur Dalam UU Cipta Kerja Adalah Menghapus Frasa \u201c\u2026 <\/span>Atau Paling Lama 6 (Enam) Bulan Terhitung Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana<\/span><\/i>\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dengan Perubahan Ini, Berarti Permohonan Pemeriksaan Substantif Atas Paten Sederhana Hanya Dapat Diajukan Bersamaan Dengan Pengajuan Permohonan Paten Sederhana.<\/span><\/p>\n

Kelima<\/span><\/i>, Pasal 123 Yang Mengatur Tentang Pengumuman Permohonan Paten Sederhana. Di Satu Sisi, UU Cipta Kerja Menetapkan Waktu Yang Lebih Lama Untuk Pelaksanaan Pengumuman Permohonan Paten Sederhana, Yang Mulanya 7 (Tujuh) Hari Menjadi 14 Hari.<\/span><\/p>\n

Namun Di Sisi Lain, Durasi Pelaksanaan Pengumuman Justru Dipersingkat, Yang Mulanya Selama 2 (Dua) Bulan Menjadi 14 Hari Terhitung Sejak Tanggal Diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.<\/span><\/p>\n

Masih Untuk Pasal Yang Sama, UU Cipta Kerja Menambahkan Satu Ayat Yakni Dalam Hal Adan Keberatan Terhadap Permohonan Paten Sederhana Maka Keberatan Tersebut Langsung Digunakan Sebagai Tambahan Bahan Pertimbangan Dalam Tahap Pemeriksaan Substantif.<\/span><\/p>\n

Keenam<\/span><\/i>, Pasal 124 Yang Mengatur Tentang Kewenangan Menteri Untuk Menyetujui Atau Menolak Permohonan Paten Sederhana. UU Cipta Kerja Menambahkan Jangka Waktu Bagi Menteri Dalam Memberikan Keputusan Atas Permohonan Paten Sederhana, Yang Awalnya 6 (Enam) Bulan Menjadi 12 Bulan.<\/span><\/p>\n

Perubahan dalam UU Cipta Kerja ini berpotensi memunculkan penafsiran \u2018sesat\u2019 bahwa pemegang paten wajib melaksanakan di Indonesia tetapi tidak dibebani kewajiban menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan\/atau penyediaan lapangan kerja.\u00a0<\/span><\/p>\n

Jika penafsiran ini benar terjadi, maka Indonesia tentunya akan rugi karena investor asing akan datang tapi tidak memberikan manfaat yang maksimal.<\/span><\/p>\n

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional sangatlah tepat untuk bidang paten ini, dikarenakan aturan-aturan yang belum sepenuhnya valid bisa ditangguhkan dan kembali ke aturan lama yang sudah jelas.<\/span><\/p>\n

Seperti halnya dalam permasalahan pasal 20 tentang paten yang sebelumnya memberi Konsekuensi bahwa dengan Pemegang Paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, maka ia harus setidaknya mendirikan pabrik atau tempat membuat produk\/menggunakan proses yang diberi Paten itu di Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dengan demikian, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sekaligus menyebabkan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga Indonesia dapat mempelajari teknologi di balik Paten tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 20 merupakan ketentuan terpenting dalam UU Paten.<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Cover Lagu Bagian Dari Pelanggaran? Simak Regulasi Hak Cipta Di Indonesia<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Perubahan Aturan UU Merek\u00a0<\/b><\/p>\n

Sementara Itu, pada bagian keempat terdapat perubahan 3 (Tiga) pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (\u201cUU Merek\u201d).\u00a0<\/span><\/p>\n

Pertama<\/span><\/i>, Perubahan Pasal 20 UU Merek terletak pada penambahan point aturan, terkait merek yang tidak dapat didaftarkan dengan ditambahkannya aturan huruf g yang berbunyi\u00a0\u201cmengandung bentuk yang bersifat fungsional\u201d.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Namun, pada frase \u201cbentuk bersifat fungsional\u201d yang tercantum dalam Pasal 20 pada Pasal 108 UU Cipta Kerja tersebut masih belum dipaparkan secara jelas apa makna dari bentuk fungsional pada merek.<\/span><\/p>\n

Kembalinya pengaturan merek ke aturan sebelumnya lebih memperjelas mengenai point-point terkait merek yang tidak dapat didaftarkan.<\/span><\/p>\n

Kedua<\/span><\/i>, Pasal 23 yang mengatur tentang pemeriksaan substantif merek. UU Cipta Kerja mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek, yang mulanya 150 hari menjadi 90 Hari.<\/span><\/p>\n

Mengenai pemeriksaan substantif ini lebih efektif memakai aturan baru yang tidak memakan waktu yaitu hanya 90 hari, karena pada aturan yang baru cenderung lebih memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan mereknya dibandingkan aturan lama yang mempunyai tenggang waktu 150 hari.<\/span><\/p>\n

Ketiga<\/span><\/i>, Pasal 25 yang mengatur tentang kewenangan menteri dalam menerbitkan sertifikat merek. UU Cipta Kerja menghapus ayat dalam UU Merek tentang konsekuensi hukum jika sertifikat merek tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap ditarik kembali atau dihapus.<\/span><\/p>\n

Hal ini memberikan konsekuensi yang sangat jelas bilamana sertifikat merek tidak diambil setelah diterbitkan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Demikian penjelasan mengenai dampak putusan MK bagi hak kekayaan intelektual, bagi sobat-sobat yang mempunyai pertanyaan atau ingin berkonsultasi dapat menghubungi kami <\/span>yuklegal.com<\/span><\/a> dan jangan lupa memakai kode <\/span>LAILA16 <\/b>untuk mendapatkan promo yang lebih menarik! YukLegal-in aja!<\/span><\/p>\n

Sumber:<\/b><\/p>\n

Cek HKI, \u201cMenilik Substansi HKI Dalam UU Cipta Kerja\u201d, diakses melalui\u00a0 <\/span>https:\/\/cekhki.id\/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja\/<\/span><\/a> pada 11 Desember 2021.<\/span><\/p>\n

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, \u201cProses Pendaftaran Merek Lebih Cepat Dalam UU Cipta Kerja?\u201d, diakses <\/span>https:\/\/pdb-lawfirm.id\/proses-pendaftaran-merek-lebih-cepat-dalam-uu-cipta-kerja\/<\/span><\/a> pada 11 Desember 2021.<\/span><\/p>\n

Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Laila Afiyani, S.H. Halo Sobat YukLegal, tentu kita tidak asing lagi dengan kata \u201cOmnibus Law\u201d bukan?\u00a0 Yups, omnibus law atau sebutan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d). 1 tahun ke belakang, Undang-Undang ini menjadi sorotan publik dan mendapat banyak kritikan baik positif maupun negatif. Kontroversi dalam Undang-Undang ini […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3091,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[520,521,522,523,424],"class_list":["post-3090","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-haki","tag-dampak-putusan-mk-terhadap-hki","tag-perubahan-uu-paten","tag-perubatan-uu-merek","tag-putusan-mk-inkonstitusional","tag-undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional"],"yoast_head":"\nUndang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-12-14T22:35:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"250\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"175\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/\",\"name\":\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg\",\"datePublished\":\"2021-12-14T22:35:29+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg\",\"width\":250,\"height\":175,\"caption\":\"Ingin mengurus pendaftaran HKI? Yuk pahami dulu dampak putusan MK dan konsultasikan dengan konsultan terbaik kami di YukLegal!\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal","description":"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal","og_description":"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2021-12-14T22:35:29+00:00","og_image":[{"width":250,"height":175,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/","name":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg","datePublished":"2021-12-14T22:35:29+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Putusan ini tentu memberi dampak bagi semua kalangan. Ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Dan dampak ini juga berpengaruh terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/mahkamah-konstitusi-e1639521310542.jpg","width":250,"height":175,"caption":"Ingin mengurus pendaftaran HKI? Yuk pahami dulu dampak putusan MK dan konsultasikan dengan konsultan terbaik kami di YukLegal!"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-hak-kekayaan-intelektual\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3090\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3091"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}