{"id":3098,"date":"2021-12-16T03:19:22","date_gmt":"2021-12-16T03:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3098"},"modified":"2021-12-16T03:19:22","modified_gmt":"2021-12-16T03:19:22","slug":"jenis-putusan-mahkamah-konstitusi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/jenis-putusan-mahkamah-konstitusi\/","title":{"rendered":"UU Cipta Kerja: Ketahui Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi"},"content":{"rendered":"

Oleh: Anastasia Retno<\/span><\/p>\n

Sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a> masih ingat ya dengan isu terbaru mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVII\/2020 (“Putusan MK 91\/2020”) yang masih menjadi perbincangan hangat baik di kalangan politik maupun masyarakat.\u00a0<\/span><\/p>\n

Munculnya UU Cipta Kerja yang Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat<\/b><\/h3>\n

Putusan MK 91\/2020 pada intinya menyatakan UU Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat karena baik dalam proses pembentukannya (formil) maupun substansinya (materil) melanggar hak masyarakat yang bersifat konstitusional atau bertentangan dengan asas dan norma hukum.\u00a0<\/span><\/p>\n

Adanya putusan MK 91\/2020 merupakan bentuk tegaknya demokrasi hukum di Indonesia dimana Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kedudukannya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24\/2003) yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Lebih lanjut, salah satu bentuk penegakan hukum dan keadilan oleh MK berupa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 24\/2003.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pengujian Undang-Undang\u00a0 terhadap UUD NRI 1945 merupakan bentuk perwujudan dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (<\/span>the guardian and the final interpreter of the constitution<\/span><\/i>) dan sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (<\/span>the protector of the citizen constitutional rights).<\/span><\/i>\u00a0<\/span><\/p>\n

Kedua fungsi tersebut merupakan penyeimbang dalam demokrasi hukum di Indonesia terhadap adanya penyelewengan suatu ketentuan yang bersifat melanggar hak konstitusional setiap warga Negara.<\/span><\/p>\n

Oleh sebab itu, sesuai Pasal 56 UU No. 24\/2003 terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan yang dapat dikeluarkan oleh MK terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945:\u00a0<\/span><\/p>\n

1. Tidak dapat diterima<\/span><\/p>\n

Jika permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 24\/2003)<\/span><\/p>\n

2. Dikabulkan<\/span><\/p>\n

Yaitu jika materi muatan ayat, pasal dan\/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Pasal 56\u00a0 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24\/2003)<\/span><\/p>\n

3. Ditolak\u00a0<\/span><\/p>\n

Yaitu jika materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 24\/2003).<\/span><\/p>\n

Namun seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan masyarakat yang dinamis, pengujian terhadap Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 tidaklah cukup menggunakan 3 (tiga) jenis amar putusan itu saja sebagai tolak ukur kewenangan pengujian MK.\u00a0<\/span><\/p>\n

Mengingat bahwa Undang-Undang merupakan corong hukum dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat. Undang-Undang juga berpotensi menjadi sasaran utama dalam penyelewengan hak yang bersifat konstitusional terhadap setiap warga Negara.\u00a0<\/span><\/p>\n

Lebih lanjut, sifat utama dari Undang-Undang sebagai sebuah peraturan yang mengikat seluruh warga Negara adalah umum abstrak. Artinya, sebuah tafsiran terhadap peraturan akan diketahui melakukan pelanggaran secara konstitusional atau tidak apabila peraturan tersebut telah diimplementasikan.<\/span><\/p>\n

Oleh sebab itu, muncul 2 (dua) jenis amar putusan lain yang dapat dijadikan tolak ukur pengujian MK yaitu putusan konstitusional bersyarat (<\/span>conditionally constitutional<\/span><\/i>) dan inkonstitusional bersyarat (<\/span>conditionally unconstitutional<\/span><\/i>).\u00a0<\/span><\/p>\n

Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat<\/b><\/h3>\n

1. Putusan Konstitusional Bersyarat<\/span><\/p>\n

Yaitu jenis putusan yang memberikan syarat atau tafsir yang bersifat konstitusional tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga norma tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat tafsir yang ditentukan. Berikut ciri-ciri putusan konstitusional bersyarat:\u00a0<\/span><\/p>\n