{"id":3105,"date":"2021-12-17T03:10:07","date_gmt":"2021-12-17T03:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3105"},"modified":"2021-12-17T03:10:07","modified_gmt":"2021-12-17T03:10:07","slug":"dampak-inkonstitusionalnya-uu-cipta-kerja-bagi-perseroan-terbatas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/dampak-inkonstitusionalnya-uu-cipta-kerja-bagi-perseroan-terbatas\/","title":{"rendered":"Bagaimana Dampak Inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Perseroan Terbatas?"},"content":{"rendered":"

Oleh: Rafi Rahmat Ghozali<\/span><\/p>\n

Sobat YukLegal, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVII\/2020 mengenai gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d).<\/span><\/p>\n

Seperti yang kita ketahui dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terhadap badan usaha khususnya badan hukum Perseroan Terbatas memiliki beberapa perubahan fundamental yang sebelumnya belum diatur atau berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (\u201cUU PT\u201d).<\/span><\/p>\n

Lantas, bagaimana efek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVII\/2020 terhadap Perseroan Terbatas?\u00a0<\/span><\/p>\n

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas, apabila kita merujuk kepada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVII\/2020 dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan segera membutuhkan revisi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.\u00a0<\/span><\/p>\n

Hal ini didasari oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia Jokowi bahwa UU Cipta Kerja tetap berjalan sebagaimana mestinya sebab berbagai rencana atau kegiatan investasi sebagai upaya peningkatan kondisi ekonomi negara yang sedang berjalan.<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Apa Dampaknya?<\/b><\/a><\/p>\n

Ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas Yang Dapat Berlaku Kembali<\/b><\/h3>\n

Apabila kita merujuk kepada Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, dibahas mengenai tata cara sebuah Perseroan Terbatas untuk mendapatkan status badan hukum.\u00a0<\/span><\/p>\n

Menurut Pasal <\/span>a quo<\/span><\/i>, Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah dilakukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum Dan HAM serta telah mendapatkan bukti pendaftaran.<\/span><\/p>\n

Apabila dalam hal UU Cipta Kerja tidak dilakukan revisi selama dua tahun dan dinyatakan inkonstitusional permanen, maka ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT menjadi berlaku kembali.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ketentuan di dalam Pasal <\/span>a quo<\/span><\/i> mengatur bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah tanggal diterbitkannya keputusan Kementerian Hukum Dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<\/span><\/p>\n

Sehingga tahapan \u201cmenunggu\u201d dalam mendirikan Perseroan Terbatas akan dijumpai kembali oleh para pendiri Perseroan Terbatas apabila dalam hal UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen.<\/span><\/p>\n

Selanjutnya adalah mengenai bentuk Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang apabila memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (\u201cUMK\u201d) atau Perseroan Perorangan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ketentuan ini diatur melalui Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Terbatas hanya dilakukan oleh satu orang saja.<\/span><\/p>\n

Terhadap ketentuan ini mengingat pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya dilakukan untuk mencapai adanya asosiasi modal yang dilakukan umumnya oleh dua orang atau lebih.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sehingga apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen, maka dapat menyebabkan kekosongan hukum terhadap Perseroan Perseorangan yang telah berdiri.<\/span><\/p>\n

Selanjutnya mengenai ketentuan di dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai pengesampingan kewajiban Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi:<\/span><\/p>\n