{"id":3308,"date":"2022-01-26T02:03:35","date_gmt":"2022-01-26T02:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3308"},"modified":"2022-01-26T02:03:35","modified_gmt":"2022-01-26T02:03:35","slug":"undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-perizinan-berusaha-sektor-kehutanan-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/undang-undang-cipta-kerja-inkonstitusional-dampaknya-terhadap-perizinan-berusaha-sektor-kehutanan-2\/","title":{"rendered":"Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya terhadap Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan"},"content":{"rendered":"

Oleh: Anastasia Retno<\/span><\/p>\n

Hai Sobat YukLegal!\u00a0<\/span><\/p>\n

Masih ingat ya dengan kabar hangat mengenai dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91\/PUU-XVII\/2020 (\u201cPutusan MK 91\/2020\u201d) yang menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (\u201cUU Cipta Kerja\u201d) dinilai inkonstitusional bersyarat, putusan ini telah memberikan dampak terhadap publik secara luas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Publik terutama para pelaku bisnis mengkhawatirkan dengan adanya Putusan MK 91\/2020 dapat menghambat proses perizinan dan operasional berbagai sektor bisnis, salah satunya sektor kehutanan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sektor kehutanan termasuk menjadi substansi yang digaris bawahi dalam permohonan pada Putusan MK 91\/2020.\u00a0<\/span><\/p>\n

Substansi yang digaris bawahi oleh pemohon dalam sektor kehutanan yaitu penghapusan kriteria minimal kawasan hutan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dalam UU Cipta Kerja, kriteria sebesar 30% kawasan hutan telah dihapuskan dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten\/kota.\u00a0<\/span><\/p>\n

Penghapusan ketentuan ini tentu saja membuat publik khawatir akan dampaknya terhadap penurunan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan di dalam suatu wilayah.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sebagaimana dikutip dari CNN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengingatkan bahwa perizinan berusaha di sektor kehutanan terus berjalan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo serta pejabat politik lainnya bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tetap berlaku selama masa perbaikan 2 (dua) tahun.\u00a0<\/span><\/p>\n

Baca Juga: <\/b>UU Cipta Kerja: Ketahui Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo segara memerintahkan DPR untuk melakukan revisi pada muatan ayat, pasal, dan sebagian Undang-Undang yang diujikan dalam Mahkamah Konstitusi, termasuk pada sektor kehutanan.<\/span><\/p>\n

Mengingat bisnis sektor kehutanan turut memberikan kontribusi dalam perekonomian.\u00a0<\/span><\/p>\n

Tercatat pada data Badan Pusat Statistik (\u201cBPS\u201d) usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal kedua tumbuh positif sebesar 12,93%. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021 sebesar 3,31%.<\/span><\/p>\n

Nah<\/span><\/i> sobat YukLegal, kira-kira bagaimana proses perizinan berusaha pemanfaatan hutan di sektor kehutanan pasca UU Cipta Kerja?\u00a0<\/span><\/p>\n

Yuk<\/span><\/i> kita simak penjelasan selengkapnya di bawah ini!\u00a0<\/span><\/p>\n

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)<\/b><\/h3>\n

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (PP No. 8\/2021) mengatur sebagai berikut:\u00a0<\/span><\/p>\n

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (\u201cPBPH\u201d) adalah perizinan yang diberikan bagi pelaku bisnis untuk memulai usaha Pemanfaatan Hutan.<\/span><\/p>\n

Pemanfaatan Hutan itu sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan area di hutan, memanfaatkan, memungut, dan memasarkan hasil hutan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya.<\/span><\/p>\n

Seperti biasa, pelaku bisnis sektor kehutanan wajib memperoleh Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu yang dilakukan melalui lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi menjadi satu pintu.<\/span><\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional: Dampaknya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Lebih lanjut PP No. 8\/2021 mengatur prosedur persyaratan permohonan PBPH kepada pelaku bisnis sektor kehutanan yang dibagi menjadi dua yaitu:\u00a0<\/span><\/p>\n

1. Persyaratan Komitmen<\/span><\/h4>\n
    \n
  1. Pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;<\/span><\/li>\n
  2. Penyusunan dokumen lingkungan;<\/span><\/li>\n
  3. Pelunasan Iuran PBPH.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    2. Persyaratan Teknis<\/span><\/h4>\n
      \n
    1. proposal teknis, paling sedikit memuat:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n