{"id":3314,"date":"2022-01-28T04:42:59","date_gmt":"2022-01-28T04:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3314"},"modified":"2022-01-28T04:42:59","modified_gmt":"2022-01-28T04:42:59","slug":"pajak-cryptocurrency-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Pajak Cryptocurrency di Indonesia"},"content":{"rendered":"

Oleh: Anastasia Retno<\/span><\/p>\n

Halo sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

Seperti pada pembahasan artikel <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i><\/a> sebelumnya, bahwa <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> saat ini sedang berkembang di Indonesia dan menjadi perbincangan banyak baik di media massa maupun media sosial.\u00a0<\/span><\/p>\n

Cryptocurrency<\/span><\/i>, menurut kamus Oxford yaitu sebuah aset digital yang transaksinya diverifikasi dan catatannya dipelihara oleh sebuah sistem yang tidak terpusat menggunakan kriptografi, alih-alih menggunakan sebuah otoritas terpusat.\u00a0<\/span><\/p>\n

Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 lalu mencatat penggunaan aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> menembus 6,5 juta pengguna di Indonesia dengan nilai transaksi menembus Rp. 370 triliun. Data tersebut dinilai melampaui angka investor saham.<\/span><\/p>\n

Pertumbuhan pengguna aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir mendorong urgensi regulasi hukum di Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Terutama urgensi terhadap perpajakan pada objek <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> itu sendiri. Tentu saja investor sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas aset tersebut.\u00a0<\/span><\/p>\n

Mengingat banyaknya pengguna aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> saat ini, mendorong pemerintah untuk berupaya membuat regulasi pajak atas aset tersebut.<\/span><\/p>\n

Nah,<\/span><\/i> Sobat YukLegal penasaran dengan bagaimana pengenaan pajak atas aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i>? <\/span>Yuk,<\/span><\/i> kita simak penjelasannya berikut ini!<\/span><\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Mengenal Cryptocurrency Dan Regulasinya Di Indonesia<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Pengenaan Pajak Atas Aset <\/b>Cryptocurrency<\/i><\/b><\/h3>\n

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> hanya sebagai barang komoditi bukan sebagai alat tukar.<\/span><\/p>\n

Maka sebagai barang komoditi, aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> hanya diperjualbelikan di dalam pasar modal yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (\u201cBAPPEBTI\u201d) melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto <\/span>(Crypto Asset)<\/span><\/i> di Bursa Berjangka.<\/span><\/p>\n

Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> tersebut.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Sehingga skema pajak yang paling tepat atas <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> sebagai objek pajak berupa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).\u00a0<\/span><\/p>\n

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur kriteria objek pajak yaitu sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

Unsur \u2013unsur yang menjadi Objek Pajak adalah:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak;\u00a0<\/span><\/li>\n
  2. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Dapat berupa bunga, deviden, <\/span>royalty<\/span><\/i>, sewa, keuntungan pembebasan utang, premi asuransi, dan lain sebagainya;<\/span><\/li>\n
  3. Dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa, hadiah atau undian, laba usaha serta keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari transaksi atas aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Mengingat keuntungan tersebut dapat menambah kekayaan Wajib Pajak.<\/span><\/p>\n

    Lebih lanjut, transaksi <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> juga dapat dikenai pungutan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).\u00a0<\/span><\/p>\n

    Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa aset <\/span>Cryptocurrency<\/span><\/i> ini hanya berlaku sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan di pasar modal saja.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Sejalan dengan pengertian PPN yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli oleh badan maupun orang perseorangan, maka aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan juga dapat dikenai PPN.<\/span><\/p>\n

    Baca Juga: <\/b>Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas: Berikut Penjelasan Lengkapnya!<\/b><\/a><\/p>\n

    Skema Pemungutan Pajak Atas Aset <\/b>Cryptocurrency<\/i><\/b><\/h3>\n

    Skema pemungutan pajak atas aset<\/span> cryptocurrency <\/span><\/i>dengan sistem perpajakan<\/span> self-assessment <\/span><\/i>yang dianut di Indonesia yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan,\u00a0<\/span><\/p>\n

    Dengan sIstem <\/span>self-assessment<\/span><\/i>, Wajib Pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak dan keuntungan transaksi kripto yang dilaporkan pada \u201ckolom penghasilan lain-lain\u201d di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).\u00a0<\/span><\/p>\n

    Namun, terdapat kendala mengenai penerapan pemungutan pajak atas aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> ini. Dilansir dari website resmi pajak, sistem pemungutan pajak atas aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> secara <\/span>self-assesment<\/span><\/i> dikhawatirkan menjadi tidak optimal pelaksanaannya.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mencatat setiap transaksi untuk menghitung keuntungan, pada harga berapa aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> ini dijual dan dibeli.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Kewajiban ini tentu saja menyulitkan Wajib Pajak dan akan berdampak pada tingkat kepatuhan <\/span>(compliance)<\/span><\/i> Wajib Pajak dalam membayar pajak.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Kendala lainnya yaitu peraturan perpajakan yang belum mengatur secara spesifik atas aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> menimbulkan kebingungan Wajib Pajak yang ingin melakukan pelaporan pajak.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Sejauh ini, pemerintah sedang melakukan upaya melalui penunjukan pedagang aset kripto\u00a0 yang terdaftar dan diawasi oleh Bappebti, sehingga pemungutan pajak sebagai penerimaan negara dapat dilaksanakan secara maksimal.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Nah<\/span><\/i>, itulah pemaparan aset <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> dari segi perpajakan yang semoga dapat memberi pemahaman bagi sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Masih bingung dengan seluk beluk aspek hukum perpajakan atau aset <\/span>Cryptocurrency<\/span><\/i>? Konsultasikan saja ke <\/span>YukLegal!<\/span><\/a> Dengan menggunakan kode referral <\/span>RETNO14<\/b>, kalian akan mendapatkan potongan menarik!<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Sumber:<\/b><\/p>\n

    Indonesia. (2021). <\/span>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<\/span><\/i> Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<\/span><\/p>\n

    Wicaksono, A. D. (2021, Juli 23). <\/span>Direktorat Jenderal Pajak<\/span><\/i>. Retrieved from Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya: https:\/\/www.pajak.go.id\/id\/artikel\/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya.<\/span><\/p>\n

    Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Oleh: Anastasia Retno Halo sobat YukLegal! Seperti pada pembahasan artikel cryptocurrency sebelumnya, bahwa cryptocurrency saat ini sedang berkembang di Indonesia dan menjadi perbincangan banyak baik di media massa maupun media sosial.\u00a0 Cryptocurrency, menurut kamus Oxford yaitu sebuah aset digital yang transaksinya diverifikasi dan catatannya dipelihara oleh sebuah sistem yang tidak terpusat menggunakan kriptografi, alih-alih menggunakan […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3315,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[856],"tags":[859,645,860,858,857,861,862],"class_list":["post-3314","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cryptocurrency","tag-aset-cryptocurrency","tag-cryptocurrency","tag-pajak-cryptocurrency","tag-pengenaan-pajak-cryptocurrency","tag-perpajakan-cryptocurrency-di-indonesia","tag-skema-pemungutan-pajak-atas-aset-cryptocurrency","tag-skema-pemungutan-pajak-cryptocurrency"],"yoast_head":"\nPajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-01-28T04:42:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1980\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1487\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/\",\"name\":\"Pajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2022-01-28T04:42:59+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg\",\"width\":1980,\"height\":1487,\"caption\":\"Ingin mendapatkan pengetahuan hukum seputar Pajak cryptocurrency? Yuk pelajari selengkapnya di YukLegal.com\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pajak Cryptocurrency di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal","description":"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal","og_description":"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2022-01-28T04:42:59+00:00","og_image":[{"width":1980,"height":1487,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/","name":"Pajak Cryptocurrency di Indonesia - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg","datePublished":"2022-01-28T04:42:59+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Pada saat ini, pemerintah belum mengatur secara spesifik regulasi yang mengatur tentang pemungutan pajak atas cryptocurrency.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/pexels-pixabay-315788-scaled.jpg","width":1980,"height":1487,"caption":"Ingin mendapatkan pengetahuan hukum seputar Pajak cryptocurrency? Yuk pelajari selengkapnya di YukLegal.com"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pajak-cryptocurrency-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pajak Cryptocurrency di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3314\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3315"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}