{"id":3356,"date":"2022-02-09T06:56:00","date_gmt":"2022-02-09T06:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3356"},"modified":"2022-02-09T06:56:00","modified_gmt":"2022-02-09T06:56:00","slug":"pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Oleh: Prima Widya Putri, S.H., M.H.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sumber Daya Manusia atau dalam perusahaan disebut juga dengan tenaga kerja, merupakan salah satu komponen utama yang harus disiapkan untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk juga Perusahaan Terbuka Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dalam hal penanaman modal diatur dalam Bab VI tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada pasal 10 dan pasal 11 Undang &#8211; Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adapun bunyi pasal mengenai ketenagakerjaan dalam undang-undang penanaman modal yaitu:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Pasal 10\u00a0<\/span><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400\">(1) \u00a0Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">(2) \u00a0Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">(3) \u00a0Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>Pasal 11<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400\">(1) \u00a0Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">(2) \u00a0Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">(3) \u00a0Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.\u00a0<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Jika dilihat dari segi regulasi yang diatur dalam undang-undang penanaman modal, antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan. Hal ini dapat kita lihat khususnya di pasal 10 undang-undang penanaman modal.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Pasal tersebut menjelaskan bahwa Perusahaan Penanaman Modal wajib mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI). <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan catatan Perusahaan Penanaman\u00a0 Modal wajib untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Selain undang-undang penanaman modal, undang-undang lain yang mengatur mengenai tenaga kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Mengenai jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja WNI dalam suatu perusahaan di Indonesia, dalam regulasinya tidak memberikan angka pasti perbandingan jumlah tenaga kerja antara WNI dengan WNA.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Hanya saja terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang menjadi tolak ukurnya adalah hanya terhadap jabatan tertentu, waktu tertentu, masuk dalam RPTKA perusahaan pemberi pekerjaan (perusahaan sponsor), dan harus ada alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja WNI.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Selain peraturan perundang-undangan diatas, terkait tentang ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam beberapa aturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, tepatnya dalam Bab IV Tentang Ketenagakerjaan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Penggunaan Tenaga Kerja Asing\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,\u00a0 dan Pemutusan Hubungan Kerja<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">ndang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 \u00a0 \u00a0 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja\/Serikat Buruh<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor \u00a0 \u00a0 39 Tahun 200 tentang \u00a0 \u00a0 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang \u00a0 \u00a0 Pengesahan ILO Convention Nomor 182 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\"> Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 \u00a0 \u00a0 Pengesahan tentang ILO Convention Nomor 138<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\"> Concerning Minimum Age for Admission to Employment<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor \u00a0 \u00a0 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Concerning the Abolition of Forced Labour<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015\u00a0 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah \u00a0 \u00a0 Nomor 44 Tahun 2015 tentang \u00a0 \u00a0 Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Pemerintah \u00a0 \u00a0 Nomor 4 Tahun 2015 tentang \u00a0 \u00a0 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang\u00a0 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Terkait\u00a0 dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam PT PM tidak dipisahkan secara tegas antara PT PMDN dengan PT PMA. Namun, terkait dengan pengaruran mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, cukup banyak aturan yang mengaturnya.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sumber:<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">www.eclis.id<\/span><\/p>\n<p><strong>Sumber Gambar:<\/strong><\/p>\n<p>www.pexels.com<\/p>\n<p><strong>Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Prima Widya Putri, S.H., M.H. Sumber Daya Manusia atau dalam perusahaan disebut juga dengan tenaga kerja, merupakan salah satu komponen utama yang harus disiapkan untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk juga Perusahaan Terbuka Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia.\u00a0 Regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dalam hal penanaman modal diatur dalam Bab VI tentang Ketenagakerjaan, [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3357,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[93,936,851,935],"class_list":["post-3356","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-penanaman-modal-asing","tag-jasa-pendirian-pt-pma-bali","tag-jasa-pendirian-pt-pma-jakarta","tag-konsultan-hukum-terbaik-di-bali","tag-pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-02-09T06:56:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1980\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1320\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/\",\"name\":\"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2022-02-09T06:56:00+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg\",\"width\":1980,\"height\":1320,\"caption\":\"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal","description":"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal","og_description":"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2022-02-09T06:56:00+00:00","og_image":[{"width":1980,"height":1320,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/","name":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg","datePublished":"2022-02-09T06:56:00+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Jika dilihat dari segi regulasi (UU Penanaman Modal), antara PT PMDN dan PT PMA tidak membedakan pengaturan mengenai ketenagakerjaan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-thirdman-5256816-scaled.jpg","width":1980,"height":1320,"caption":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/pengaturan-ketenagakerjaan-dalam-penanaman-modal-asing-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3356\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}