Oleh: Adine Alimah Maheswari.<\/p>\n
Halo sobat<\/span> YukLegal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n Pasti kalian sudah tidak asing dengan bentuk metode pembayaran Bitcoin bukan?<\/span><\/p>\n Bitcoin adalah salah satu dari bentuk <\/span>New Payment Method<\/span><\/i> (NPM), yakni bentuk metode pembayaran baru yang sedang marak digunakan di dunia.<\/span><\/p>\n Jenis bentuk pembayarannya tersebut, dapat berupa <\/span>virtual currency<\/span><\/i> atau <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> yang kerap digunakan dalam bertransaksi di dunia maya.<\/span><\/p>\n Namun, bagaimana sih legalitas Bitcoin di Indonesia itu sendiri?<\/span><\/p>\n Pasti sobat<\/span> YukLegal<\/span><\/a> juga sudah penasaran bukan? <\/span>Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini!<\/span><\/p>\n Baca Juga: <\/b>Mengenal Cryptocurrency Dan Regulasinya Di Indonesia.<\/b><\/a><\/p>\n Bitcoin adalah jenis uang yang disimpan dalam komputer dan dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online.<\/span><\/p><\/blockquote>\n Bitcoin merupakan\u00a0 salah satu jenis bentuk transaksi pembayaran <\/span>virtual currency<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n Virtual currency<\/span><\/i> adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward).<\/span><\/p>\n Berikut ini beberapa jenis cryptocurrency yang termasuk kedalam jenis <\/span>virtual currency<\/span><\/i> antara lain, yakni Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.<\/span><\/p>\n Di dunia perdagangan Internasional Bitcoin biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli <\/span>online<\/span><\/i> yang sah.<\/span><\/p>\n Namun di Indonesia sendiri, Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang virtual dan alat pembayaran yang sah di Indonesia.<\/span><\/p>\n Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI,) Perry Warjiyo, menegaskan bahwa mata uang kripto atau cryptocurrency, seperti Bitcoin tidak termasuk ke dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia. <\/span><\/p><\/blockquote>\n Hal ini disebabkan karena mata uang kripto tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, bahwa \u201cmata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (\u201cNKRI\u201d) yang disebut dengan mata uang rupiah\u201d.<\/span><\/p>\n Dengan demikian, telah jelas bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah sehingga seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital, harus menggunakan rupiah.<\/span><\/p>\n Oleh karena itu, Penyedia Jasa Pembayaran (\u201cPJP\u201d) yang menyediakan dan memfasilitasi transaksi pembayaran ke pengguna jasa, seperti bank atau lembaga lainnya dilarang untuk menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan <\/span>virtual currency<\/span><\/i> dengan transaksi pembayaran.<\/span><\/p>\n PJP juga dilarang untuk memfasilitasi perdagangan <\/span>virtual currency<\/span><\/i> sebagai komoditas kecuali yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<\/span><\/p>\n Kemudian, dalam Pasal 1 angka 2 <\/span>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang<\/span><\/a> (\u201cUU Mata Uang\u201d) dijelaskan, bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.<\/span><\/p>\n Sehingga dapat dikatakan, bahwa uang merupakan suatu alat pembayaran yang sah, diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, yang selanjutnya disebut mata uang.<\/span><\/p>\n Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:<\/span><\/p>\n Selanjutnya, pembahasan mengenai legalitas Bitcoin di Indonesia juga telah ditegaskan oleh Kementerian Perdagangan (\u201cKemendag\u201d) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (\u201cBappebti\u201d) yang memberikan kejelasan mengenai beberapa kepastian hukum Bitcoin di Indonesia.<\/span><\/p>\n Terdapat empat peraturan Bappebti yang melegalkan perdagangan komoditas digital, berupa aset kripto maupun emas digital. Peraturan-peraturan itu antara lain:<\/span><\/p>\n Baca Juga: <\/b>Pajak Cryptocurrency Di Indonesia.<\/b><\/a><\/p>\n Seperti yang telah dijelaskan diatas, Bitcoin bukan merupakan alat transaksi yang sah di Indonesia.<\/span><\/p>\n Apabila bitcoin digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, maka PJP akan dikenakan sanksi administratif berupa:<\/span><\/p>\n Selain itu, telah dijelaskan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa:\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cSetiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta\u201d.<\/span><\/p><\/blockquote>\n Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, Bitcoin hanya berlaku sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka.<\/span><\/p>\n Nah, itulah penjelasan singkat mengenai \u201c<\/span>Legalitas Bitcoin di Indonesia<\/b>\u201d Jika kamu memiliki permasalahan hukum dan membutuhkan konsultasi dengan pakar dan praktisi hukum terbaik di Indonesia,<\/span> YukLegal<\/span><\/a> solusinya!<\/span><\/p>\n Sumber:<\/b><\/p>\nApa itu Bitcoin?<\/b><\/h3>\n
Bagaimana Legalitas Bitcoin di Indonesia?<\/b><\/h3>\n
Alat Pembayaran Yang Sah di Indonesia<\/strong><\/h4>\n
\n
\n
Sanksi Bagi Pengguna Bitcoin Sebagai Alat Transaksi<\/b><\/h3>\n
\n