{"id":3473,"date":"2022-03-14T05:20:51","date_gmt":"2022-03-14T05:20:51","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3473"},"modified":"2022-03-14T05:20:51","modified_gmt":"2022-03-14T05:20:51","slug":"kewajiban-pajak-bagi-aparatur-sipil-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kewajiban-pajak-bagi-aparatur-sipil-negara\/","title":{"rendered":"Seluk-Beluk Kewajiban Pajak Bagi Aparatur Sipil Negara"},"content":{"rendered":"

Oleh: Bambang Sukoco, S.H.<\/span><\/p>\n

Hai Sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a><\/p>\n

Pengumuman tentang hasil CPNS dari Badan Kepegawaian Negara telah diterbitkan, semoga sobat sebagai salah satu diantaranya yang diterima <\/span>yaa<\/span><\/i>, apabila belum masih ada kesempatan selanjutnya <\/span>keep spirit.<\/span><\/i><\/p>\n

CPNS yang telah diterima kemudian diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban perpajakan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Lalu apa saja kewajiban ASN dalam perpajakan? Untuk lebih jelasnya, <\/span>yuk <\/span><\/i>ikuti terus ulasannya hanya<\/span> di<\/span> Blog YukLegal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

Pajak Bagi Aparatur Sipil Negara<\/b><\/h3>\n

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Negara yang mendukung kesejahteraan bagi rakyat. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah penerimaan dari sektor Migas.<\/span><\/p>\n

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.<\/span><\/p>\n

Dalam ketentuan diatas hingga kini perpajakan menggunakan sistem <\/span>self assessment <\/span><\/i>yang berarti masyarakat atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Salah satu masyarakat tersebut adalah ASN.<\/span><\/p>\n

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n

Seseorang yang akan diangkat menjadi ASN dan mendapatkan penghasilan dari negara maka mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai wajib pajak.<\/span><\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Mengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Di Indonesia Serta Peraturan Barunya<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Kewajiban Pajak Bagi Aparatur Sipil Negara<\/b><\/h3>\n

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara\/Anggota Tentara Nasional Indonesia\/Kepolisian Republik Indonesia Melalui <\/span>E-Filing<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya bagi ASN khususnya dengan kewajiban perpajakan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Harapan dari surat edaran diatas agar seluruh pejabat dan ASN mematuhi peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.<\/span><\/p>\n

Point-point terhadap Surat Edaran Kemenpan dan RB adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n