{"id":3564,"date":"2022-04-09T15:57:32","date_gmt":"2022-04-09T15:57:32","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3564"},"modified":"2022-04-09T15:57:32","modified_gmt":"2022-04-09T15:57:32","slug":"penutupan-perusahaan-bumn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-bumn\/","title":{"rendered":"Penutupan Perusahaan BUMN"},"content":{"rendered":"

Oleh: Fatimatul Uluwiyah S.H.<\/span><\/p>\n

Sepekan ini beredar kabar mengenai penutupan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (\u201cBUMN\u201d) oleh menteri BUMN Erick Thohir. Beliau kembali <\/span>mengumumkan pembubaran tiga BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).<\/span><\/p>\n

Menteri BUMN menyebutkan bahwasannya pembubaran dilakukan karena ketiga perusahaan pelat merah itu sudah lama tidak beroperasi.\u00a0<\/span><\/p>\n

Meski demikian, pembubaran akan efektif berlaku setelah terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal itu. Dalam konferensi pers virtual pada hari kamis (17\/3\/2022) beliau mengatakan \u201cTentu dengan jalan panjang yang sudah berjalan, alhamdulilah ini kita menunggu nanti peraturan pemerintah di Juni 2022, supaya perusahaan-perusahaan yang selama ini kita tidak diambil kebijaksanaan (bisa dibubarkan)<\/em>“.\u00a0<\/span><\/p>\n

Menurutnya, Kertas Kraft Aceh sudah tidak beroperasi sejak 2008, lalu Industri Gelas sudah tidak beroperasi sejak 2015, serta Industri Sandang Nusantara sudah tidak beroperasi sejak 2018. Menurut Erick, setidaknya ada empat BUMN yang saat ini sedang diproses pembubarannya.\u00a0<\/span><\/p>\n

Tahukah kalian, ternyata penutupan perusahaan swasta ternyata berbeda dengan perusahaan BUMN. Kira-kira bagaimana perbedaan diantara keduanya?<\/span><\/p>\n

Simak penjelasan dibawah ini!<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Ketentuan Perjanjian dalam Pendirian Perseroan Terbatas<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Badan Usaha Milik Negara<\/b><\/h3>\n

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan pengertian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cBUMN\u00a0 adalah\u00a0 badan\u00a0 usaha\u00a0 yang\u00a0 seluruh\u00a0 atau\u00a0 sebagian\u00a0 besar\u00a0 modalnya\u00a0 dimiliki\u00a0 oleh\u00a0 negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan\u201d.<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

BUMN\u00a0 memiliki\u00a0 berbagai\u00a0 macam\u00a0 atau\u00a0 jenis\u00a0 bentuk-bentuk\u00a0 yang berdasarkan\u00a0 Undang-Undang\u00a0 Republik\u00a0 Indonesia\u00a0 Nomor\u00a0 19\u00a0 Tahun\u00a0 2003\u00a0 tentang\u00a0 BUMN,\u00a0 Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum).<\/span><\/p>\n

Persero adalah\u00a0 BUMN \u00a0 berbentuk\u00a0 perseroan\u00a0 terbatas\u00a0 yang\u00a0 modalnya\u00a0 terbagi\u00a0 dalam\u00a0 saham\u00a0 yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia\u00a0 dengan tujuan\u00a0 utama yaitu\u00a0 mengejar\u00a0 keuntungan.<\/span><\/p>\n

Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan\/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<\/span><\/p>\n

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan\u00a0 melalui Pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Memberikan\u00a0 sumbangan\u00a0 bagi\u00a0 perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan\u00a0 negara\u00a0 pada\u00a0 khususnya;\u00a0<\/span><\/li>\n
  2. Mengejar keuntungan;\u00a0<\/span><\/li>\n
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia\u00a0 barang dan\/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;\u00a0<\/span><\/li>\n
  4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;<\/span><\/li>\n
  5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian\u00a0 nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<\/span><\/p>\n

    Baca juga: <\/b>Perbedaan PT Tbk dan PT Persero<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

    Penutupan Perusahaan BUMN<\/b><\/h3>\n

    Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta. Tak hanya berdampak pada debitor dan kreditor, BUMN yang berstatus pailit juga berdampak kepada negara.<\/span><\/p>\n

    Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 79 menyebutkan bahwa Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<\/span><\/p>\n

    Dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.<\/span><\/p>\n

    Selanjutnya Dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menyebutkan Pembubaran Persero dapat disebabkan:\u00a0<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.\u00a0<\/span><\/li>\n
    2. Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero karena keputusan RUPS dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan\/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.\u00a0<\/span><\/li>\n
    3. Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero karena keputusan RUPS dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Mengenai Pembubaran Perum dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dapat terjadi karena:\u00a0<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;<\/span><\/li>\n
      2. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;\u00a0<\/span><\/li>\n
      3. Penetapan pengadilan;\u00a0<\/span><\/li>\n
      4. Dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n
      5. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (<\/span>insolvent<\/span><\/i>) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        Perum dapat dilakukan Likuidasi oleh Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri pada sebab penutupan Perum nomor 1-4, sedangkan pada nomor 5 Perum\u00a0 maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.\u00a0<\/span><\/p>\n

        Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan dapat membubarkan Perum atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum, serta dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.<\/span><\/p>\n

        Baca juga: <\/b>Perbedaan Likuidasi dan Pailit Dalam Penutupan Perusahaan<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n

        Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembubaran BUMN hampir sama dengan perusahaan swasta, dalam BUMN Persero dapat dibubarkan karena keputusan RUPS yang diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.\u00a0<\/span><\/p>\n

        Sedangkan, pembubaran BUMN Perum terjadi karena ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri.Untuk itu, Menteri BUMN dapat saja menutup BUMN yang mungkin sudah tidak aktif sebagaimana dilakukan oleh Menteri Erick Thohir dalam menutup 3 Perusahaan BUMN.\u00a0<\/span><\/p>\n

        Demikian penjelasan singkat mengenai <\/span>Penutupan Perusahaan BUMN <\/b>oleh Menteri<\/span> BUMN Erick Thohir, semoga bermanfaat. Selalu update informasi seputar hukum melalui <\/span>YukLegal<\/span><\/a>, dan segera konsultasikan masalah hukum anda dengan kami melalui <\/span>Kontak – Yuk Legal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

        Sumber:\u00a0<\/b><\/p>\n

        Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.<\/span><\/p>\n

        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 79 menyebutkan bahwa Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<\/span><\/p>\n

        Uly, Yohana Artha. 2022. \u201cErick Thohir Bubarkan 3 BUMN\u201d. Kompas.com. Diakses melalui <\/span>https:\/\/money.kompas.com\/read\/2022\/03\/17\/160951226\/erick-thohir-bubarkan-3-bumn<\/span><\/a> pada 18 Maret 2022.<\/span><\/p>\n

        Uly, Yohana Artha. 2022. \u201c Ini Alasan Erick Thohir Bubarkan 3 BUMN\u201d. Kompas.com. Diakses melalui <\/span>https:\/\/money.kompas.com\/read\/2022\/03\/17\/173625126\/ini-alasan-erick-thohir-bubarkan-3-bumn<\/span><\/a> pada 3 Maret 2022.<\/span><\/p>\n

        Sumber Gambar:<\/strong><\/p>\n

        unsplash.com<\/p>\n

        Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Oleh: Fatimatul Uluwiyah S.H. Sepekan ini beredar kabar mengenai penutupan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (\u201cBUMN\u201d) oleh menteri BUMN Erick Thohir. Beliau kembali mengumumkan pembubaran tiga BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Menteri BUMN menyebutkan bahwasannya pembubaran dilakukan karena ketiga perusahaan pelat merah itu […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3565,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[1230,1182,1229],"class_list":["post-3564","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-penutupan-perusahaan","tag-badan-usaha-milik-negara","tag-bumn-adalah","tag-penutupan-perusahaan-bumn"],"yoast_head":"\nPenutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-bumn\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Penutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-bumn\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-04-09T15:57:32+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1980\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1320\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/\",\"name\":\"Penutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2022-04-09T15:57:32+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg\",\"width\":1980,\"height\":1320,\"caption\":\"Penutupan Perusahaan BUMN\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Penutupan Perusahaan BUMN\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Penutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal","description":"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-bumn\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Penutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal","og_description":"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/penutupan-perusahaan-bumn\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2022-04-09T15:57:32+00:00","og_image":[{"width":1980,"height":1320,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/","name":"Penutupan Perusahaan BUMN - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg","datePublished":"2022-04-09T15:57:32+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, tentu konsekuensi hukum dari pailitnya perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan swasta.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-scaled.jpg","width":1980,"height":1320,"caption":"Penutupan Perusahaan BUMN"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/penutupan-perusahaan-bumn\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Penutupan Perusahaan BUMN"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3564\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}