{"id":3590,"date":"2022-04-17T04:03:41","date_gmt":"2022-04-17T04:03:41","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3590"},"modified":"2022-04-17T04:03:41","modified_gmt":"2022-04-17T04:03:41","slug":"kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Oleh: Bambang Sukoco, S.H.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Berbagai kebijakan dibuat untuk mengurangi kerumunan maupun interaksi banyak orang. Akibat kebijakan ini masyarakat dianjurkan bekerja dari rumah atau <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">work from home.<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Menyikapi hal tersebut, saat ini sudah ada konsep kantor virtual (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">virtual office<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">) sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kebutuhan perkantoran.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Kantor virtual merupakan kantor dimana penyewa hanya memiliki alamat dari kantor tersebut tanpa memiliki ruangan secara fisik.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Keuntungan menggunakan kantor virtual di masa pandemi antara lain menghemat biaya fasilitas dan peralatan kantor serta mendapatkan sambungan komunikasi dan koneksi internet.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Banyak pengusaha yang kurang bisa memaksimalkan gagasan karena keterbatasan waktu dan tempat. apalagi bisnis yang berada di tengah kota besar seperti Jakarta yang menjadi kota urban terpadat. Hal ini diminimalkan dengan keberadaan beberapa virtual office di Jakarta, seperti kantor virtual GreenHub dan kantor virtual office.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dalam aspek perpajakan, sewa kantor virtual adalah objek pajak atas sewa sehubungan penggunaan harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Untuk lebih jelasnya, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">yuk<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> ikuti terus<\/span><span style=\"font-weight: 400\">!!<\/span><\/p>\n<h3><b>Kantor Virtual<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Menurut Habib dan Cornford (2014) kantor virtual adalah tempat ruang kerja maya dimana secara geografis terpisah dari ruang kerja utamanya, namun terhubung lewat teknologi telekomunikasi maya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Hal ini bermakna bahwa konsep kantor yang tidak memiliki wujud fisik dimana kegiatan berkantor dilakukan dan terhubung lewat teknologi informasi dunia maya<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menjelaskan:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Kantor virtual (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">virtual office<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">) atau kantor bersama (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">co-working space<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">), yang selanjutnya disebut kantor virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Tempat kedudukan,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Tempat kegiatan usaha, atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">serviced office<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Baca Juga:<\/b><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pentingnya-kuasa-hukum-pajak-di-indonesia\/\"><b> Pentingnya Kuasa Hukum Pajak Di Indonesia<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<h3><b>Pengenaan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Kantor Virtual<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Subjek pajak dalam kantor virtual adalah wajib badan yang menggunakan layanan <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">virtual office<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">, sedangkan objek pajak <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">virtual office <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak atas pemanfaatan alamat kantor, penerimaan dokumen, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.<\/span><\/p>\n<h3><b>Tarif Pajak Kantor Virtual<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Objek atas jasa sewa kantor virtual adalah alamat kegiatan usaha. Pada praktiknya terdapat perbedaan pengenaan pajak penghasilan atas jasa sewa kantor virtual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Jasa sewa kantor virtual ada yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2, namun jasa sewa kantor virtual juga dapat diartikan sebagai bagian dari jasa manajemen sehingga dikenakan PPh Pasal 23, berikut penjelasannya:<\/span><\/p>\n<h4><b>PPh Final Pasal 4 ayat 2<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dikenakan atas dasar jasa persewaan dengan konsep kantor service dan kantor bersama. Pajak ini berlaku untuk penghasilan atas sewa <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">virtual office <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">dengan tarif pajak 10% dari jumlah bruto nilai sewa yang termasuk dalam biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan lain-lain.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Contohnya apabila pemilik gedung orang pribadi atau badan, maka orang pribadi atau badan pemilik gedung wajib menyetorkan kewajiban PPH final Pasal 4 ayat 2 setiap tanggal 15 bulan berikutnya apabila sewa dilakukan setiap bulannya, kemudian penyewa atau pihak yang ditunjuk memotong PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan memberikan bukti potong kepada pemilik gedung.<\/span><\/p>\n<p><b>Baca Juga: <\/b><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/cara-pelaporan-menggunakan-e-filling\/\"><b>Lapor SPT Tahunan: Cara Pelaporan Menggunakan E-Filling<\/b><\/a><b>.<\/b><\/p>\n<h4><b>PPh Pasal 23<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dikenakan atas kantor virtual yang hanya menyewa alamat atau hanya penyewaan server ataupun <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">bandwidth<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">, tanpa adanya ruang kerja yang ditempati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Jenis ini dapat dikategorikan sebagai sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Tarif yang dikenakan sebesar 2%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Contohnya apabila pemilik gedung adalah orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong atau badan membayar jasa manajemen kepada pihak ketiga terlebih dahulu dilakukan pemotongan PPh pasal 23 dan bukti potong diberikan kepada pemberi jasa manajemen sebagai bukti potong.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Itulah penjelasan singkat mengenai <\/span><b>\u201c<\/b><b><i>Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia<\/i><\/b><b>\u201d <\/b><span style=\"font-weight: 400\">untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu hukum terbaru, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">keep up to date<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> di<\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\"> YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ya! kalian juga bisa mengkonsultasikan masalah hukum kalian dengan mengakses laman<\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\"> YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><b>Sumber:<\/b><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Home\/Details\/46988\/uu-no-7-tahun-1983\"><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Habib, L. &amp; Cornford, T. (2014). <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">The virtual office and family life<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">. London: Department of Information Systems, London School of Economic, 1.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Muhammad Pranasa Aranta Syaiful Dinar, \u201cAnalisis Aspek Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual\u201d. Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Liputan6.com, \u201cPeran Kantor Virtual Selama Pandemi Covid-19\u201d, diakses pada laman,<\/span><a href=\"https:\/\/www.liputan6.com\/tekno\/read\/4299027\/peran-kantor-virtual-selama-pandemi-covid-19\"> <span style=\"font-weight: 400\">https:\/\/www.liputan6.com\/tekno\/read\/4299027\/peran-kantor-virtual-selama-pandemi-covid-19<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Diakses pada tanggal 1 April 2022.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sumber Gambar:<\/strong><\/p>\n<p>unsplash.com<\/p>\n<p><strong>Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Bambang Sukoco, S.H. Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan dibuat untuk mengurangi kerumunan maupun interaksi banyak orang. Akibat kebijakan ini masyarakat dianjurkan bekerja dari rumah atau work from home. Menyikapi hal tersebut, saat ini sudah ada konsep kantor virtual (virtual office) sebagai [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3591,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[1257,1256,1258,1260,1259],"class_list":["post-3590","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-law-article","tag-kantor-virtual","tag-kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia","tag-pengenaan-pajak-bagi-wajib-pajak-yang-memiliki-kantor-virtual","tag-pph-final","tag-tarif-pajak-kantor-virtual"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-04-17T04:03:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1980\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1320\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/\",\"name\":\"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2022-04-17T04:03:41+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg\",\"width\":1980,\"height\":1320,\"caption\":\"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal","description":"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal","og_description":"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2022-04-17T04:03:41+00:00","og_image":[{"width":1980,"height":1320,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/","name":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg","datePublished":"2022-04-17T04:03:41+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Dasar hukum penggunaan kantor virtual diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147\/PMK.03\/2017.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash-scaled.jpg","width":1980,"height":1320,"caption":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/kenali-perpajakan-atas-jasa-sewa-kantor-virtual-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kenali Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3590"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3590\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3591"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}