{"id":3616,"date":"2022-04-25T09:36:18","date_gmt":"2022-04-25T09:36:18","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3616"},"modified":"2022-04-25T09:36:18","modified_gmt":"2022-04-25T09:36:18","slug":"ppn-dan-pph-atas-perdagangan-aset-kripto-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/ppn-dan-pph-atas-perdagangan-aset-kripto-di-indonesia\/","title":{"rendered":"1 Mei 2022: PPn dan PPh atas Perdagangan Aset Kripto di Indonesia"},"content":{"rendered":"

Oleh: Bambang Sukoco, S.H.<\/span><\/p>\n

Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset <\/span>kripto<\/span><\/a>. <\/span>Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68\/PMK.03\/2022 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.<\/span><\/p>\n

Untuk pedagang yang tak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22 persen untuk PPN dan 0,2 persen sebagai Pajak Penghasilan (PPh).<\/span><\/p>\n

Untuk lengkapnya <\/span>yuk <\/span><\/i>ikuti terus!<\/span><\/p>\n

Aspek Hukum Cryptocurrency di Indonesia<\/b><\/h3>\n

Sejak seorang bernama Satoshi Nakamoto menulis makalah yang berjudul \u201c<\/span>Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System<\/span><\/i>\u201d pada 2009 lalu, <\/span>cryptocurrency<\/span><\/i> (mata uang kripto) mulai dikenal sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi.<\/span><\/p>\n

Mata uang kripto hadir menjadi alat transaksi online dengan menggunakan jaringan langsung antar pengguna (<\/span>peer to peer<\/span><\/i>) yang bersifat terbuka (<\/span>open source<\/span><\/i>) dengan menggunakan mekanisme sistem enkripsi blockchain.<\/span><\/p>\n

Inilah yang membedakan Bitcoin dari mata uang konvensional. Ia bukan merupakan mata uang suatu negara dan tidak diterbitkan oleh bank tertentu, selain tentu saja, bentuknya yang digital dan tidak mewujud secara fisik.<\/span><\/p>\n

El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dan kebijakan ini ditempuh bukan tanpa tantangan. Muncul sejumlah aksi protes menentang pengesahan bitcoin.<\/span><\/p>\n

Di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan Rupiah sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, bitcoin maupun mata uang kripto lain tidak dapat diakui legalitasnya sebagai alat transaksi.<\/span><\/p>\n

Oleh sebab itu sejak 2018 kripto diakui sebagai komoditas atau aset, bukan sebagai mata uang. Dengan demikian aset kripto telah sah untuk diperjualbelikan dengan pengawasannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan.<\/span><\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Pro-Kontra Kenaikan Tarif PPN April<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto<\/b><\/h3>\n

Kripto di Indonesia tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas.<\/span><\/p>\n

Pengenaan PPN terhadap kripto sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68\/PMK.03\/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022 mendatang.<\/span><\/p>\n

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagaimana perlakuan PPN dan PPh atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.<\/span><\/p>\n

Mengingat kripto merupakan jenis objek pajak yang baru, pemerintah mengupayakan penerapan aturan yang mudah dan sederhana.<\/span><\/p>\n

Pengertian aset kripto diatur dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

\u201cAset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain\u201d.<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

Perlakuan PPn atas penyerahan aset kripto dilakukan atas penyerahan:<\/span><\/p>\n