{"id":3777,"date":"2022-05-15T13:44:55","date_gmt":"2022-05-15T13:44:55","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3777"},"modified":"2022-05-15T13:44:55","modified_gmt":"2022-05-15T13:44:55","slug":"pemenuhan-kebutuhan-batu-bara-dalam-negeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pemenuhan-kebutuhan-batu-bara-dalam-negeri\/","title":{"rendered":"Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri"},"content":{"rendered":"

Oleh: Chaira Machmudya Salsabila, S.H.<\/span><\/p>\n

Sobat YukLegal<\/a> familiar dengan bisnis batu bara?\u00a0<\/span><\/p>\n

Indonesia merupakan salah satu produsen batubara dengan volume tertinggi di dunia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pada tahun 2019, Indonesia terhitung memproduksi batu bara lokal sebanyak 616 juta ton selama periode 2019. Bahkan, pada tahun 2021, Indonesia mencatat kenaikan produksi batu bara sebanyak 7,2%.<\/span><\/p>\n

Kementerian ESDM berekspektasi bahwa produksi batu bara di Indonesia pada tahun 2022 akan naik ke angka 637 hingga 664 juta ton.<\/span><\/p>\n

Tak ayal, Indonesia lama menjadi pengekspor batubara ke banyak negara-negara lain, seperti Tiongkok, India, Filipina, Jepang, dan Malaysia. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor batubara nomor satu bagi Indonesia, dengan angka ekspor mencapai 127,7 juta ton.<\/span><\/p>\n

Akan tetapi, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam 139.K\/HK.02\/MEM.B\/2021, pemerintah resmi menghentikan ekspor batu bara Indonesia ke negara-negara tersebut.\u00a0<\/span><\/p>\n

Hal tersebut dilakukan agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pasokan batu bara domestik. Pasalnya, jutaan pelanggan PLN (Persero) di Indonesia terancam \u201ckiamat listrik\u201d jika stok batu bara di Indonesia tidak mencukupi.<\/span><\/p>\n

Seperti apa detil-detil dari keputusan Menteri ESDM terkait hal ini?\u00a0<\/span><\/p>\n

Yuk, simak penjelasan berikut!<\/span><\/p>\n

Persentase <\/b>Domestic Market Obligation <\/i><\/b>(DMO)<\/b><\/h3>\n

Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam 139.K\/HK.02\/MEM.B\/2021, terdapat ketentuan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri <\/span>(domestic market obligation)<\/span><\/i> senilai 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui pemerintah.<\/span><\/p>\n

Domestic market obligation <\/span><\/i>atau DMO ini bukannya tanpa tujuan. Menurut Keputusan Menteri ESDM tersebut, kuota tersebut dimanfaatkan untuk:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan<\/span><\/li>\n
  2. bahan baku\/bahan bakar untuk industri<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Pelaku Usaha Pertambangan Batubara yang wajib mematuhi aturan ini adalah pihak-pihak sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk tahap operasi produksi;<\/span><\/li>\n
    2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk tahap operasi produksi;<\/span><\/li>\n
    3. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak\/Perjanjian; dan<\/span><\/li>\n
    4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Sanksi\u00a0<\/b><\/h3>\n

      Ketentuan lebih lanjut dari ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K\/HK\/021\/MEM.B\/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Luar Negeri.<\/span><\/p>\n

      Apabila para Pelaku Usaha Pertambangan Batubara tersebut di atas gagal untuk memenuhi kuota yang telah disebutkan di atas yakni 25% penjualan untuk memenuhi DMO, maka ada beberapa sanksi yang menunggu bagi Pelaku Usaha Pertambangan Batubara, yaitu:<\/span><\/p>\n

      1. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan Pelaku Usaha Pertambangan Batubara memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri; dan<\/span><\/p>\n

      2. kewajiban pembayaran dengan ketentuan berupa:<\/span><\/p>\n