{"id":3796,"date":"2022-05-17T11:42:50","date_gmt":"2022-05-17T11:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=3796"},"modified":"2022-05-17T11:44:25","modified_gmt":"2022-05-17T11:44:25","slug":"faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/","title":{"rendered":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Oleh: Bambang Sukoco, S.H.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Faktur pajak merupakan istilah yang tidak asing bukan, keberadaan faktur pajak menjadi hal penting dalam perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktur pajak menjadi bukti pemungutan PPN yang dilakukan pelaku usaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Faktur pajak menjadi bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam sistem PPN seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi adalah objek pajak yang dikenai pungutan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Untuk selanjutnya <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">yuk <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">ikuti terus<\/span><\/p>\n<h3><b>Faktur Pajak<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Penyerahan barang kena pajak,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Penyerahan jasa kena pajak,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Ekspor barang kena pajak berwujud,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Ekspor barang kena pajak tidak berwujud,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Ekspor jasa kena pajak.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sebagai pungutan atas konsumsi, PPN dibebankan kepada konsumen yang membeli BKP atau memanfaatkan JKP.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Artinya, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar PPN adalah konsumen. Namun, pihak yang bertugas untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah perusahaan yang sebelumnya telah dikukuhkan menjadi PKP.<\/span><\/p>\n<p><b>Baca Juga: <\/b><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pro-kontra-kenaikan-tarif-ppn-april\/\"><b>Pro-Kontra Kenaikan Tarif PPN April<\/b><\/a><b>.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Terkait faktur pajak yang telah diterbitkan, PKP wajib melaporkannya ke otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporannya dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai masa pajak terjadinya transaksi atau disebut SPT Masa PPN.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Faktur pajak memiliki dasar hukum <\/span><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> Untuk teknis pelaksanaannya, faktur pajak diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151\/PMK.03\/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.<\/span><\/p>\n<h3><b>Perkembangan Faktur Pajak<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Di Indonesia faktur pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432\/KMK.04\/1985. Dalam awal pertama pemberlakuan faktur pajak, hanya terdapat satu jenis faktur pajak yang harus diisi secara manual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Namun kini dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Faktur pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151\/PMK.03\/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dapat berbentuk elektronik dan kerta (<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">hardcopy).<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Faktur pajak berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan BKP atau JKP.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sedangkan faktur pajak berbentuk kertas merupakan faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap BKP atau JKP.<\/span><\/p>\n<p><b>Baca Juga: <\/b><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pembayaran-pajak-kendaraan-secara-online\/\"><b>Breaking News: Pembayaran Pajak Kendaraan Secara Online Melalui Aplikasi SIGNAL Mobile<\/b><\/a><b>.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Pengaturan faktur pajak berbentuk elektronik selanjutnya diatur dalam Direktorat Jenderal Pajak Pengumuman Nomor PENG-2\/PJ.02\/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur). Peraturan ini diharapkan dapat memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP yang melakukan pembuatan faktur pajak.<\/span><\/p>\n<p><b>Keterangan Dalam Faktur Pajak<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER &#8211; 03\/PJ\/2022 tentang Faktur Pajak.\u00a0 Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">1. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak; <\/span> <span style=\"font-weight: 400\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> <span style=\"font-weight: 400\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">2. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP meliputi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">Nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;<\/span><\/li>\n<li>Nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<\/li>\n<li>Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau<\/li>\n<li>Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;\u00a0 \u00a0 <\/span> <span style=\"font-weight: 400\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> <span style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span> <span style=\"font-weight: 400\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">7. <\/span><span style=\"font-weight: 400\">Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Keterangan ini wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sanksi tidak membuat faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan yang mengubah Pasal 113 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Itulah penjelasan singkat mengenai <\/span><b>\u201c<\/b><b>Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham<\/b><b>\u201d <\/b><span style=\"font-weight: 400\">untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu hukum terbaru, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">keep up to date<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> di<\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\"> YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ya! kalian juga bisa mengkonsultasikan masalah hukum kalian dengan mengakses laman<\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400\"> YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><b>Sumber:<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151\/PMK.03\/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125\/PJ\/2015 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.<\/span><\/p>\n<p><strong>Sumber Gambar: <\/strong><\/p>\n<p>pexels.com<\/p>\n<p><strong>Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Bambang Sukoco, S.H. Faktur pajak merupakan istilah yang tidak asing bukan, keberadaan faktur pajak menjadi hal penting dalam perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktur pajak menjadi bukti pemungutan PPN yang dilakukan pelaku usaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak menjadi bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3798,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[729],"tags":[1484,1480,1483,1481,1482],"class_list":["post-3796","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-pajak","tag-apa-itu-faktur-pajak","tag-faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham","tag-mengapa-pengusaha-kena-wajib-pajak","tag-pengusaha-wajib-kena-pajak","tag-pengusaha-wajib-pajak"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-05-17T11:42:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-05-17T11:44:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1980\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1320\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Siti Faridah\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/\",\"name\":\"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2022-05-17T11:42:50+00:00\",\"dateModified\":\"2022-05-17T11:44:25+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\"},\"description\":\"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg\",\"width\":1980,\"height\":1320,\"caption\":\"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09\",\"name\":\"Siti Faridah\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Siti Faridah\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal","description":"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal","og_description":"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2022-05-17T11:42:50+00:00","article_modified_time":"2022-05-17T11:44:25+00:00","og_image":[{"width":1980,"height":1320,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Siti Faridah","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Siti Faridah","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/","name":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg","datePublished":"2022-05-17T11:42:50+00:00","dateModified":"2022-05-17T11:44:25+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09"},"description":"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/pexels-nataliya-vaitkevich-6863181-scaled.jpg","width":1980,"height":1320,"caption":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/faktur-pajak-di-indonesia-pengusaha-kena-pajak-wajib-paham\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Faktur Pajak di Indonesia: Pengusaha Kena Pajak Wajib Paham"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/f0eec04d980a6428725dc4f504509c09","name":"Siti Faridah","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/57f51264c94de8b099b233fd4b2832086130d6f6fab8d6345855ed9f11f27bac?s=96&d=mm&r=g","caption":"Siti Faridah"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/sitifaridah\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3796"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3796\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}