{"id":4081,"date":"2022-07-13T11:27:27","date_gmt":"2022-07-13T11:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=4081"},"modified":"2022-07-13T11:27:27","modified_gmt":"2022-07-13T11:27:27","slug":"perizinan-perusahaan-asuransi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/perizinan-perusahaan-asuransi\/","title":{"rendered":"Perizinan Perusahaan Asuransi"},"content":{"rendered":"

Oleh: Ronaldo Dwi <\/span>Putro<\/span><\/p>\n

\u201cLife insurance is the last love letter to your family.\u201d\u00a0<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

– Dr. Sanjay Tolani, <\/span>Financial Advisor <\/span><\/i>& <\/span>Coach<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

Perasuransian di Indonesia diatur dalam <\/span>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40\/2014)<\/b>. Khusus untuk perizinan usaha asuransi diatur dalam<\/span> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor\u00a0 67\/POJK.05\/2016\u00a0 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.<\/b><\/p>\n

Pasal 8 Ayat (2) UU 40\/2014<\/span> mengatur bahwa untuk mendapatkan izin usaha perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memenuhi persyaratan berupa:<\/span><\/p>\n

1. anggaran dasar;<\/span><\/p>\n

2. susunan organisasi;<\/span><\/p>\n

3. modal disetor;\u00a0<\/span><\/p>\n

4. dana jaminan;\u00a0<\/span><\/p>\n

5. kepemilikan;\u00a0<\/span><\/p>\n

6. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;\u00a0<\/span><\/p>\n

7. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;\u00a0<\/span><\/p>\n

8. tenaga ahli;\u00a0<\/span><\/p>\n

9. kelayakan rencana kerja;\u00a0<\/span><\/p>\n

10. kelayakan sistem manajemen risiko;\u00a0<\/span><\/p>\n

11. produk yang akan dipasarkan;\u00a0<\/span><\/p>\n

12. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;\u00a0<\/span><\/p>\n

13. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;\u00a0<\/span><\/p>\n

14. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan<\/span><\/p>\n

15. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.<\/span><\/p>\n

Menurut Pasal 10 Ayat (2) POJK No 67\/POJK.05\/2016<\/span> berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

1. Surat permohonan izin usaha dengan format 1 yang tercantum dalam lampiran POJK No 67\/POJK.05\/2016.<\/span><\/p>\n

2. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.\u00a0<\/span><\/p>\n

3. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir dengan disertai fotokopi bukti persetujuan dan\/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.<\/span><\/p>\n

4. Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja.<\/span><\/p>\n

5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai.<\/span><\/p>\n

6. Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan\/atau rekening giro dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.<\/span><\/p>\n

7. Laporan awal dana jaminan beserta bukti penempatan dana jaminan.<\/span><\/p>\n

8. Daftar kepemilikan, berupa:<\/span><\/p>\n