{"id":4449,"date":"2022-10-23T12:04:51","date_gmt":"2022-10-23T12:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=4449"},"modified":"2022-10-23T12:04:51","modified_gmt":"2022-10-23T12:04:51","slug":"aturan-hubungan-mitra-kerja-pada-ojek-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/aturan-hubungan-mitra-kerja-pada-ojek-online\/","title":{"rendered":"Aturan Hubungan Mitra Kerja Pada Ojek Online"},"content":{"rendered":"

Oleh: Nathalia Kusumasetyarini, S.Pd., M.H.<\/span><\/p>\n

Halo Sobat <\/b>YukLegal<\/b><\/a>!<\/b><\/p>\n

Kamu pasti tahu bahwa keberadaan perusahaan transportasi berbasis aplikasi telah menjadi <\/span>disruptive economy<\/span><\/i> terhadap bisnis transportasi konvensional. Beberapa nama diantaranya <\/span>Gojek, Grab, Uber, Maxim, Blu-Jek, Ojek Syari, LadyJek, Topjek, Ojek Kampung, <\/span><\/i>dan <\/span>Ojek Argo<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

Perkembangan perusahaan transportasi berbasis aplikasi mendorong peningkatan banyaknya mitra yang diajak bekerja sama. Mitra juga dikenal dengan istilah pengemudi ojek <\/span>online<\/span><\/i>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Mitra biasanya diberikan kebebasan terutama dalam hal mengatur jam kerja. Mitra bebas memilih bekerja kapan saja, lokasi bekerja dimana saja, dan jenis pekerjaannya pekerja <\/span>freelance<\/span><\/i> atau pekerja tetap.<\/span><\/p>\n

Apa Itu Hubungan Mitra Kerja?<\/b><\/h3>\n

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (\u201cUU 20\/2008\u201d) menyatakan sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

\u201cKemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.\u201d<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Baca Juga: <\/b>Syarat Invensi Bisa Dilindungi Paten<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (\u201cPP 7\/ 2021\u201d)<\/span> menyatakan bahwa kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat meliputi prinsip saling:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. memerlukan;\u00a0<\/span><\/li>\n
  2. mempercayai;\u00a0<\/span><\/li>\n
  3. memperkuat; dan\u00a0<\/span><\/li>\n
  4. menguntungkan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia. Kemudian, kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.<\/span><\/p>\n

    Hubungan Mitra Kerja<\/b><\/h3>\n

    Kemitraan, menurut Pasal 105 ayat (1) dan (2) PP 7\/ 2021, mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Alih keterampilan tersebut diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.<\/span><\/p>\n

    Kemudian, kemitraan, menurut Pasal 106 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 7\/ 2021, dilaksanakan melalui pola:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. inti-plasma;<\/span><\/li>\n
    2. subkontrak;<\/span><\/li>\n
    3. waralaba;<\/span><\/li>\n
    4. perdagangan umum;<\/span><\/li>\n
    5. distribusi dan keagenan;<\/span><\/li>\n
    6. rantai pasok; dan<\/span><\/li>\n
    7. bentuk kemitraan lain, paling sedikit:\u00a0<\/span>\n