{"id":4523,"date":"2022-11-13T07:20:04","date_gmt":"2022-11-13T07:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=4523"},"modified":"2022-11-13T07:22:09","modified_gmt":"2022-11-13T07:22:09","slug":"kbli-usaha-kursus-online-berbayar-dalam-sistem-oss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kbli-usaha-kursus-online-berbayar-dalam-sistem-oss\/","title":{"rendered":"KBLI Usaha Kursus Online Berbayar dalam Sistem OSS"},"content":{"rendered":"

Oleh: Nathalia Kusumasetyarini, S.Pd., M.H.<\/span><\/p>\n

Halo Sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

Persaingan kursus <\/span>online <\/span><\/i>sekarang semakin ketat dengan beberapa pilihan untuk mempelajari berbagai topik. Kursus <\/span>online<\/span><\/i> yang ditawarkan mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar untuk bisa mengakses seluruh rangkaian kursus.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sebelum membahas perizinan dan pendaftaran usaha untuk legalitas, akan dibahas terlebih dahulu pengertian dari kursus <\/span>online<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

Apa Yang Dimaksud Dengan Kursus <\/b>Online<\/i><\/b>?<\/b><\/h3>\n

Kursus <\/span>online<\/span><\/i> adalah suatu program belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui cara digital secara <\/span>online<\/span><\/i>. Silabus kursus <\/span>online<\/span><\/i> sebagai pedoman lebih menekankan pada pengetahuan teori maupun praktikal yang bisa langsung dipelajari dan diterapkan dalam bisnis dan pekerjaan sehari-hari.<\/span><\/p>\n

Penyedia Jasa Kursus <\/b>Online<\/i><\/b> Berbayar Sebagai Pelaku Usaha<\/b><\/h3>\n

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi baik barang atau jasa tergolong sebagai perdagangan yang didasarkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (\u201cUU Perdagangan\u201d) yang berbunyi sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

\u201cPerdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan\/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan\/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.\u201d<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Baca Juga: <\/b>Perizinan Berusaha Menurut Undang-Undang Cipta Kerja<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

Perdagangan jasa, seperti kursus <\/span>online<\/span><\/i> berbayar melalui <\/span>Zoom, Google Meet, Microsoft Team<\/span><\/i>, dan lain-lain, tergolong perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Karena Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (\u201cPMSE\u201d), menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (\u201cPP 80\/ 2019\u201d), adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<\/span><\/p>\n

Kemudian, <\/span>Zoom, Google Meet, Microsoft Team<\/span><\/i>, dan lain-lain tergolong sebagai sistem elektronik. Karena Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 angka 3 PP 80\/ 2019, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan\/atau menyebarkan informasi elektronik.<\/span><\/p>\n

Penyedia jasa kursus <\/span>online<\/span><\/i> berbayar digolongkan sebagai pelaku usaha yang didasarkan pada Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

\u201cPelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.\u201d<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Kemudian, Pelaku Usaha PMSE yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, menurut Pasal 1 angka 6 PP 80\/ 2019, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.<\/span><\/p>\n

Perlunya Pengajuan Perizinan Atau Pendaftaran Kursus <\/b>Online<\/i><\/b> Berbayar<\/b><\/h3>\n

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE, menurut Penjelasan Pasal 11 PP 80\/ 2019, wajib memenuhi persyaratan, antara lain:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. izin usaha;<\/span><\/li>\n
  2. izin teknis;<\/span><\/li>\n
  3. Tanda Daftar Perusahaan;<\/span><\/li>\n
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);<\/span><\/li>\n
  5. kode etik bisnis (<\/span>business conduct<\/span><\/i>)\/ perilaku usaha (<\/span>code of practices<\/span><\/i>),\u00a0<\/span><\/li>\n
  6. standarisasi produk Barang dan\/atau Jasa; dan\u00a0<\/span><\/li>\n
  7. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Kode etik bisnis (<\/span>business conduct<\/span><\/i>)\/ perilaku usaha (<\/span>code of practices<\/span><\/i>) adalah aturan etis untuk melakukan Perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal Pelaku Usaha.<\/span><\/p>\n

    Baca Juga:<\/b> Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Cipta Kerja<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n

    Kewajiban memiliki izin usaha bagi pelaku usaha, menurut Pasal 15 PP 80\/ 2019, yaitu:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE;<\/span><\/li>\n
    2. Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika:\u00a0<\/span>\n