{"id":4571,"date":"2022-11-29T10:31:41","date_gmt":"2022-11-29T10:31:41","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=4571"},"modified":"2022-11-29T10:31:41","modified_gmt":"2022-11-29T10:31:41","slug":"kasus-pelanggaran-administratif-di-pasar-modal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/kasus-pelanggaran-administratif-di-pasar-modal\/","title":{"rendered":"Kasus Pelanggaran Administratif di Pasar Modal"},"content":{"rendered":"

Oleh: Zainurohmah<\/span><\/p>\n

Halo, Sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi terbaik yaa!<\/span><\/p>\n

Kembali lagi bersama kami yang akan membahas tentang informasi hukum yang menarik dan ter-<\/span>update<\/span><\/i>!<\/span><\/p>\n

Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait pelanggaran di pasar modal ya!<\/span><\/p>\n

Sebelum membahas lebih jauh, perlu Sobat <\/span>YukLegal<\/span><\/a> ketahui bahwasanya sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (\u201cOJK\u201d).<\/span><\/p>\n

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<\/span><\/p>\n

Baca juga: <\/b>Ketentuan Khusus Produk Farmasi Dalam Undang-Undang Paten.<\/b><\/a><\/p>\n

Jenis Pelanggaran di Pasar Modal<\/b><\/h3>\n

Secara umum, pelanggaran di pasar modal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<\/span><\/p>\n

1. Pelanggaran Administratif.<\/span><\/p>\n

Pelanggaran ini merupakan pelanggaran atas penyimpangan hal-hal teknis yang semestinya terjadi dalam pasar modal.\u00a0<\/span><\/p>\n

Bentuk pelanggaran di pasar modal biasanya berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sifatnya teknis dan administratif. Karena adanya aturan yang dilanggar, pelanggaran administratif cenderung lebih mudah dibuktikan.<\/span><\/p>\n

2. Kejahatan.<\/span><\/p>\n

Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitif terhadap fakta materiil (pemberitaan terkait jalannya proses pengadilan) berupa informasi terkait pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.<\/span><\/p>\n

Sanksi atas Pelanggaran di Pasar Modal<\/b><\/h3>\n

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (\u201cUU Pasar Modal\u201d) dan peraturan pelaksanaanya dapat bersifat pelanggaran administratif dan atau pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif dapat dikenakan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana dapat dikenakan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda.<\/span><\/p>\n

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh OJK kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Adapun pihak yang bisa diberikan sanksi oleh OJK yaitu pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK.<\/span><\/p>\n

Beberapa jenis sanksi administratif menurut Pasal 102 Ayat 2 UU Pasar modal yaitu sebagai berikut.<\/span><\/p>\n