{"id":5154,"date":"2023-02-08T05:42:35","date_gmt":"2023-02-08T05:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/yuklegal.com\/?p=5154"},"modified":"2023-02-08T05:42:35","modified_gmt":"2023-02-08T05:42:35","slug":"upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/","title":{"rendered":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Oleh: Anisa Fernanda<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Fiat justicia ruat caelum artinya &#8211; <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adagium tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan merupakan faktor penting yang harus ditegakkan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Faktanya keadilan tidak serta merta dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi) bahwa masih terdapat perusahaan yang memberikan gaji di bawah aturan UMK.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apakah sobat <\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> yang saat ini berstatus sebagai pekerja juga pernah mengalami hal tersebut?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lantas, apakah sebenarnya pengusaha diperbolehkan membayar upah pekerjanya di bawah aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) \/ Upah Minimum Kabupaten\/Kota (UMK)?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lalu, apabila tidak diperbolehkan bagaimana mekanisme pelaporannya?\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Agar tidak menerka-nerka lagi. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Yukkk<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> simak pembahasannya!<\/span><\/p>\n<p><b>Baca Juga:<\/b> <a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/tips-cepat-klaim-jkp-jaminan-kehilangan-pekerjaan\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tips Cepat Klaim JKP: Jaminan Kehilangan Pekerjaan<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><b>Larangan Membayar Upah Pekerja di Bawah UMP\/UMK<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Berdasarkan Pasal 88 E ayat 2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwasanya, \u201c<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.\u201d<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Di sisi lain, Pengusaha juga wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja\/Buruh atau Serikat Pekerja\/ Serikat Buruh.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ketentuan yang telah disepakati tersebut tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apabila kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Oleh karena itu, setiap upah harus disesuaikan dengan besaran UMP\/UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan\/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<\/span><\/p>\n<p><b>Pengecualian Bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja\/buruh di perusahaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kesepakatan tersebut minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sehingga apabila suatu perusahaan termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil maka perusahaan tersebut dapat memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum.<\/span><\/p>\n<p><b>Mekanisme Melaporkan Pengusaha yang Membayar Upah di Bawah UMP\/UMK<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat diupayakan melalui tahap-tahapan sebagaimana telah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Berikut tahapan yang dapat dilakukan:\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Tahap Bipartit<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pekerja atau serikat pekerja\/buruh dengan pengusaha melakukan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Namun, apabila tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan ke tahap tripartit.<\/span><b><\/b><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Tahap Tripartit<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pembayaran upah di bawah ketentuan UMP\/UMK termasuk salah satu jenis pelanggaran upah Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menyebut pekerja dapat melaporkan pengusaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten\/Kota\/Provinsi (sesuai lokasi perusahaan).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pada tahap ini, perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Sehingga untuk melakukan laporan kepada Pengawas Ketenagakerjaan harus melewati proses bipartit. Dalam hal ini penyelesaian dilakukan secara mediasi<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apabila di dalam perundingan penyelesaian perselisihan tripartit ini menemui titik temu, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian bersama.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Selanjutnya, apabila tidak menemui titik temu maka setelah pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan menuangkan dalam nota pemeriksaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apabila nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh pengusaha maka Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk dibuatkan rekomendasi<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Rekomendasi dapat disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati\/Walikota, atau pejabat yang untuk mengenakan sanksi administratif.<\/span><b><\/b><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Tahap Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial\u00a0<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Rekomendasi yang dihasilkan pada tahap tripartit melalui mediasi tidak memiliki derajat yang sama dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan rekomendasi bergantung pada itikad baik pihak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sehingga apabila rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh pengusaha maka dapat dilakukan upaya gugatan melalui pengadilan hubungan industrial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mengingat pelanggaran upah juga merupakan tindak pidana, maka pelanggaran upah juga dapat dilaporkan ke unit khusus pidana perburuhan yang ada di Kepolisian tingkat Daerah atau Polda. Sayangnya unit ini belum merata berdiri di seluruh Polda di Indonesia.<\/span><\/p>\n<p><b>Baca Juga:<\/b> <a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/pemotongan-gaji-tenaga-kerja-ada-aturannya\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pemotongan Gaji Tenaga Kerja, Ada Aturannya?<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan UMP\/UMK termasuk pelanggaran upah, kecuali bagi usaha mikro dan kecil didasarkan pada kesepakatan beserta ketuaan yang berlaku. Proses pelaporan dapat dilakukan ke Pengawas Ketenagakerjaan setelah melewati tahap bipartit dan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sekian pembahasan terkait \u201c<\/span><b>Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya\u201d. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi Sobat <\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ya!\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apabila Sobat <\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ingin mengetahui kewajiban Perusahaan atau berkonsultasi hukum dapat menghubungi kami di <\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ya!<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Yuk jangan lupa baca juga artikel menarik lainnya hanya\u00a0 di <\/span><a href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">YukLegal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\"> So<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, jangan lupa juga untuk menantikan artikel-artikel menarik lainnya ya Sobat!<\/span><\/p>\n<p><b>Dasar Hukum:<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan<\/span><\/p>\n<p><b>Sumber:<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Muhammad Syahrial. F-Sebumi Sebut Masih Banyak Buruh yang Menerima Upah di Bawah Aturan UMK, 26 Januari 2023. Diakses pada laman <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/regional.kompas.com\/read\/2022\/09\/11\/134302178\/f-sebumi-sebut-masih-banyak-buruh-yang-menerima-upah-di-bawah-aturan-umk?page=all.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Sumber Gambar: pexels.com<\/p>\n<p>Editor: Bambang Sukoco, S.H.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Anisa Fernanda Fiat justicia ruat caelum artinya &#8211; Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh Adagium tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan merupakan faktor penting yang harus ditegakkan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting. Faktanya keadilan tidak serta merta dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":10,"featured_media":5155,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2031,12],"tags":[2265,2266,2264],"class_list":["post-5154","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-perusahaan","category-law-article","tag-analisis-hukum-upah-dibawah-ump-umk","tag-mekanisme-melaporkan-pengusaha-membayar-upah-dibawah-ump-umk","tag-upah-dibawah-ump-umk"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Yuk Legal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-02-08T05:42:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"bambang\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"bambang\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/\",\"name\":\"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp\",\"datePublished\":\"2023-02-08T05:42:35+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/aec3a3a4d338a4eee8f61f43861a052a\"},\"description\":\"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp\",\"contentUrl\":\"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp\",\"width\":600,\"height\":400,\"caption\":\"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/\",\"name\":\"Yuk Legal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/aec3a3a4d338a4eee8f61f43861a052a\",\"name\":\"bambang\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/657948ec60df8e61ee6048f4d83f89eede98d0d5fc9338f9b8ead9d9b1ddcca8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/657948ec60df8e61ee6048f4d83f89eede98d0d5fc9338f9b8ead9d9b1ddcca8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"bambang\"},\"url\":\"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/bambang\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal","description":"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal","og_description":"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum","og_url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/","og_site_name":"Yuk Legal","article_published_time":"2023-02-08T05:42:35+00:00","og_image":[{"width":600,"height":400,"url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp","type":"image\/webp"}],"author":"bambang","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"bambang","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/","url":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/","name":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya - Yuk Legal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp","datePublished":"2023-02-08T05:42:35+00:00","author":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/aec3a3a4d338a4eee8f61f43861a052a"},"description":"Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan upaya hukum","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#primaryimage","url":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp","contentUrl":"https:\/\/yuklegal.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/pexels-photo-7621130.webp","width":600,"height":400,"caption":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/upah-dibawah-ump-umk-bagaimana-analisis-hukum-serta-mekanisme-pelaporannya\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/yuklegal.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Upah dibawah UMP\/UMK? Bagaimana Analisis Hukum serta Mekanisme Pelaporannya"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#website","url":"https:\/\/yuklegal.com\/","name":"Yuk Legal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/yuklegal.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/aec3a3a4d338a4eee8f61f43861a052a","name":"bambang","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/yuklegal.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/657948ec60df8e61ee6048f4d83f89eede98d0d5fc9338f9b8ead9d9b1ddcca8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/657948ec60df8e61ee6048f4d83f89eede98d0d5fc9338f9b8ead9d9b1ddcca8?s=96&d=mm&r=g","caption":"bambang"},"url":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/author\/bambang\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5154"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5156,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5154\/revisions\/5156"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5155"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yuklegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}