Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$delete_post is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 109

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$did_posts is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$legacy is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$ajax_handlers is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine\Relations\Manager::$types_helper is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/relations/manager.php on line 290

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$glossaries is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$elementor_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$blocks_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145
Pemanfaatan Tanah Terlantar Oleh Negara - Yuk Legal
Search
Close this search box.

Pemanfaatan Tanah Terlantar Oleh Negara

Pemanfaatan Tanah Terlantar Oleh Negara

Oleh: Dian Dwi Kusuma astuti, S.H.

“Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.”

— Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria.

Setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yang

begitu strategis. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) terdapat (3) tiga pasal yang mengatur mengenai hapusnya hak atas tanah dengan alasan tanah ditelantarkan. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 27 tentang hapusnya Hak Milik, Pasal 34 tentang hapusnya Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 tentang hapusnya Hak Guna Bangunan. 

Peraturan mengenai penertiban tanah yang ditelantarkan pada awalnya diatur melalui Peratutan Pemerintah No. 36 tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerntah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Tanah Negara yang dilakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yaitu tanah negara bebas “ vrij landsdomein” yang artinya tanah negara tersebut benar- benar bebas serta belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan hukum yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW).

Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Objek tanah terlantar meliputi bidang tanah yang sudah diberikan oleh negara kepada pemegang hak berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberiannya.

1. Identifikasi dan Penelitian

Kanwil BPN Provinsi menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar selanjutnya Panitia (unsur BPN serta instansi terkait) melaksanakan identifikasi dan penelitian atas objek tersebut. Identifikasi dan penelitian tersebut dilaksanakan terhitung tiga tahun sejak diterbitkannya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hasil penelitian panitia tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi.

2. Penetapan Tanah Terlantar

Kepala BPN selanjutnya menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, dalam penetapannya Kepala BPN juga menetapkan hapusnya hak atas tanah tersebut dan memutuskan hukum antara tanah dengan pemegang hak. Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar dalam waktu 1 (satu) bulan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak dari benda-benda diatasnya dengan biaya sendiri.

3. Pendayagunaan

Objek tanah yang telah dilakukan penetapan sebagai tanah terlantar oleh Kepala BPN Proovinsi kemudian akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara meelalui reforma agraria. Reforma agraria merupakan kebijakan penelantaran tanah yang mencangkup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat terhadap tanah sesuai dengan Pasal 2 Tap.MPR RI No: IX/MPR/2001 dan Pasal 10 UUPA.

Tanah terlantar yang statusnya sudah menjadi tanah milik negara, untuk pendayagunaannya mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar yang pada intinya menegaskan peruntukan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masayarakat dan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pembahasan mengenai Jual Beli Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar kali ini, bagi sobat YukLegal yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai properti bisa konsultasikan dengan menghubungi tim YukLegal, nantikan artikel menarik selanjutnya!

Sumber:

Wahyu Kuncoro, 2015, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Jakarta: Raih Asa Sukses. 

Amir Mangasi, 2017, Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya, Univeristas Pembangunan Masyarakat Indonesia,  Jurnal Mercatoria Vol. 10 No.1

Sumber Gambar: 

unsplash.com

Editor: Siti Faridah, S.H.

Facebook
Telegram
Twitter
WhatsApp

Layanan Kami

Corporate

Pendirian Perusahaan
Penutupan Perusahaan
Perizinan Usaha

Layanan Pajak

Layanan Perpajakan dan Pembukuan

Perizinan Khusus

Perizinan Perusahaan
Perizinan Khusus

HAKI

Layanan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Foreign Service

Professional services to set up companies and to own business permits in Indonesia

Pembuatan dan Peninjauan Perjanjian

Pembuatan dan Peninjauan segala macam bentuk perjanjian

Layanan Hukum

Konsultasi Hukum
Legal Opinion
Penyelesaian Sengketa

Properti

Layanan Legalitas Properti Anda

Penerjemah dokumen

Sworn Translator
Non Sworn Translator

Digital Marketing

Pembuatan Website
Pendaftaran Domain