Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$delete_post is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 109

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$did_posts is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$legacy is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$ajax_handlers is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine\Relations\Manager::$types_helper is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/relations/manager.php on line 290

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$glossaries is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$elementor_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$blocks_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145
Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan PMA Di Indonesia - Yuk Legal
Search
Close this search box.

Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan PMA Di Indonesia

Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan PMA Di Indonesia

Oleh: Erma Regita Sari, S.H.

“…hanya hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.”

Begitulah seharusnya diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, berdasarkan kebijakan  selektif (selective policy) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing (“WNA”) di Indonesia kerap sekali terjadi, dimana mereka biasanya menggunakan visa kunjungan wisata dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (“TKA”) pada perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”).

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri serta berkurangnya pendapatan negara dari sisi penggunaan TKA.

Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya sehingga dapat mempercepat pembangunan. 

Nah, sobat YukLegal seperti apa sih pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia? Yuk simak penjelasan singkat berikut ini!

Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) tidak dapat dipungkiri lagi, khususnya bagi profesi-profesi tertentu yang belum banyak dikembangkan di tanah air. Untuk itu, penggunaan TKA menjadi salah satu solusi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan, terlebih bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”).

Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang jelas yang mengatur tentang penggunaan TKA di Indonesia agar dapat memberikan dampak positif serta mengantisipasi dampak negatif dari datangnya orang asing yang akan bekerja sebagai TKA di Indonesia.

Dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) secara daring untuk kemudian disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pengesahan RPTKA berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 34 Tahun 2021, terdiri atas:

  1. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
  2. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;
  3. RPTKA non-DKPTKA;
  4. RPTKA KEK;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pengesahan RPTKA tersebut nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal di Indonesia dalam rangka bekerja sebagai TKA.

Baca Juga: Nasionalisasi Perusahaan Asing Dalam Penanaman Modal Di Indonesia.

Setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal, dimana pemberiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. TKA harus mendapatkan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap terlebih dahulu untuk bisa menjadi tenaga kerja asing di Indonesia.

Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengamati, mendeteksi, mencegah, serta menindak apabila tenaga kerja asing melakukan pelanggaran izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, termasuk TKA diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, meliputi:

1. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan

2. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing sendiri dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing, yang dilakukan oleh:

1. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau

2. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Kegiatan atau aktifitas orang asing yang berada di Indonesia haruslah sesuai dengan tujuan kedatangannya. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatannya di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Klasifikasi Risiko Rendah Dan Menengah Rendah Pada OSS RBA.

Selain itu, pengawasan terhadap TKA juga diharapkan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara dan pemerintah, serta masyarakat dengan menyalahgunakan perizinan yang diberikan.

Agar tujuan kebijakan tersebut dapat terlaksana maka diperlukannya suatu sistem pengawasan terhadap izin tinggal yang jelas, terpadu, dan sinergis agar penyalahgunaan terhadap izin tinggal dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini.

Nah, sobat YukLegal demikian ya pembahasan tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan PMA Di Indonesia, semoga dapat menambah pengetahuan ya! Bagi kalian yang mau konsultasi seputar hukum, bisnis, maupun investasi langsung aja yuk Kontak – YukLegal.

Sumber:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.

Mirwanto, Tony. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 3.

Sumber Gambar:

unsplash.com

Editor: Siti Farida, S.H.

Facebook
Telegram
Twitter
WhatsApp

Layanan Kami

Corporate

Pendirian Perusahaan
Penutupan Perusahaan
Perizinan Usaha

Layanan Pajak

Layanan Perpajakan dan Pembukuan

Perizinan Khusus

Perizinan Perusahaan
Perizinan Khusus

HAKI

Layanan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Foreign Service

Professional services to set up companies and to own business permits in Indonesia

Pembuatan dan Peninjauan Perjanjian

Pembuatan dan Peninjauan segala macam bentuk perjanjian

Layanan Hukum

Konsultasi Hukum
Legal Opinion
Penyelesaian Sengketa

Properti

Layanan Legalitas Properti Anda

Penerjemah dokumen

Sworn Translator
Non Sworn Translator

Digital Marketing

Pembuatan Website
Pendaftaran Domain