Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$delete_post is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 109

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$did_posts is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$legacy is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine_Listings::$ajax_handlers is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/listings/manager.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine\Relations\Manager::$types_helper is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/components/relations/manager.php on line 290

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$glossaries is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$elementor_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145

Deprecated: Creation of dynamic property Jet_Engine::$blocks_views is deprecated in /home/yuklegal/public_html/wp-content/plugins/jet-engine/includes/core/components-manager.php on line 145
Perizinan Layanan Urun Dana - Yuk Legal
Search
Close this search box.

Perizinan Layanan Urun Dana

Perizinan Layanan Urun Dana

Oleh: Ronaldo Dwi Putro

Jika ada yang ingin menjadi pengusaha, sebaiknya sedini mungkin. Jadi pengusaha itu tidak bisa tiba-tiba.

 – Dahlan Iskan

Pada 31 Desember 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding/ECF). 

Sejalan dengan peraturan tersebut, OJK juga menetapkan Perkumpulan Layanan Teknologi Gotong Royong Bersama (LTGRB) sebagai Asosiasi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Keberadaan asosiasi tersebut berperan membantu OJK dalam memberikan pendapat atas setiap calon ECF yang mengajukan perizinan ke OJK. 

Peran ECF ini sangat penting untuk mendukung pelaku usaha pemula (start-up company) agar berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi.

Menjelang tutup tahun 2020, OJK melakukan pembaruan dengan mengeluarkan regulasi terkait ECF yaitu POJK Nomor 57/POJK.04/2020 (POJK 57/2020) Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian mengalami perubahan melalui POJK Nomor  16/POJK.04/2021 (POJK 16/2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 57/2020, layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Kegiatan layanan tersebut termasuk ke dalam kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, PT atau Koperasi harus mengantongi izin OJK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 POJK 57/2020. 

Persyaratan Permohonan Izin Layanan Urun Dana

Menurut Pasal 13 POJK 57/2020, berikut persyaratannya:

1. Surat permohonan perizinan penyelenggara yang tercantum dalam lampiran POJK 57/2020.

2. Fotokopi akta pendirian badan hukum.

3. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana.

4. Data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan PT:

  • untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan: kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), daftar riwayat hidup, dan pernyataan dari pemegang saham;
  • untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan: fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, pernyataan dari pemegang saham; dan fotokopi NPWP badan hukum;
  • untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan;
  • untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;

5.  Data direksi dan dewan komisaris disertai dengan:

  • fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
  • fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
  • daftar riwayat hidup sesuai format yang tercantum dalam lampiran POJK 57/2020, dilengkapi pas foto berwarna terbaru berukuran 4×6 cm;
  • fotokopi NPWP; dan  
  • pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai  format yang tercantum dalam lampiran POJK 57/2020;

6. Fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian komunikasi dan informatika;  

7. Struktur organisasi Penyelenggara;  

8. Pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

  • rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit mengenai gambaran kegiatan usaha yang akan dilakukan;
  • target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan  
  • proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;  

9. Bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional sesuai format yang tercantum dalam lampiran POJK 57/2020;

10. Bukti kesiapan operasional berupa:

  • bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
  • daftar inventaris dan peralatan kantor;

11. Standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;

12. Standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek;

13. Fotokopi NPWP atas nama Penyelenggara;

14. Perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

15. Surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah;

16. Rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

17. Bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi

Tahapan Pengajuan Izin Layanan Urun Dana

1. Mengajukan permohonan perizinan penyelenggara dan melengkapi semua berkas ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Penyampaian permohonan perizinan tersebut bisa dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan OJK.

2. OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara. OJK antara lain melakukan:

  • penelaahan dan verifikasi dokumen;
  • permintaan presentasi atas konsep desain dan rancangan Sistem Elektronik dan proses bisnis Penyelenggara;
  • verifikasi substansi dan kesiapan Sistem Elektronik;
  • permintaan untuk melakukan presentasi atas Sistem Elektronik;
  • penilaian dan pengujian Penyelenggara; dan
  • melakukan kunjungan ke kantor Penyelenggara.

3. OJK dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas Sistem Elektronik atau tindakan lain kepada Penyelenggara.

4. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima lengkap.

Itulah ulasan singkat tentang persyaratan dan mengurus izin layanan urun dana. Kehadiran layanan urun dana di tengah masyarakat sangat penting khususnya untuk mendukung pelaku usaha pemula (start-up company).

Bagi sobat yang memerlukan konsultasi permasalahan hukum dan informasi lebih lanjut seputar hukum dari konsultan hukum terpercaya, dapat langsung menghubungi kami melalui Kontak – YukLegal, dan jangan lupa selalu update pengetahuan seputar hukum kamu hanya di Blog – YukLegal. Bersama YukLegal: Urus Izin Gampang, Pengusaha Senang!

Sumber:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: OJK Buka Kembali Perizinan Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding)”, Diakses melalui laman https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Buka-Kembali-Perizinan-Layanan-Urun-Dana-(Equity-Crowdfunding).aspx  pada tanggal 24 Mei 2022.

Sumber Gambar: 

Unsplash.com

Editor: Siti Faridah, S.H. 

Facebook
Telegram
Twitter
WhatsApp

Layanan Kami

Corporate

Pendirian Perusahaan
Penutupan Perusahaan
Perizinan Usaha

Layanan Pajak

Layanan Perpajakan dan Pembukuan

Perizinan Khusus

Perizinan Perusahaan
Perizinan Khusus

HAKI

Layanan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Foreign Service

Professional services to set up companies and to own business permits in Indonesia

Pembuatan dan Peninjauan Perjanjian

Pembuatan dan Peninjauan segala macam bentuk perjanjian

Layanan Hukum

Konsultasi Hukum
Legal Opinion
Penyelesaian Sengketa

Properti

Layanan Legalitas Properti Anda

Penerjemah dokumen

Sworn Translator
Non Sworn Translator

Digital Marketing

Pembuatan Website
Pendaftaran Domain