Oleh: Rafi Rahmat Ghozali
Halo Sobat YukLegal!
Apakah kamu pernah mendengar istilah bentuk usaha yang disebut dengan Persekutuan Komanditer atau akrab disebut dengan CV?
Tahukah kamu dalam mendirikan bentuk usaha CV, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan yaitu tentang penentuan nama CV yang akan kamu dirikan.
Sebagai contoh apabila mengutip dari Gramedia, terdapat beberapa contoh nama CV diantaranya CV Catur Pangan Indonesia, CV Saffa Jaya, dan CV Sumber Karya.
Membahas spesifik mengenai penamaan CV di Indonesia, apa saja kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengajukan permohonan nama CV serta merujuk kepada peraturan pelaksana yang mana?
Pasti kamu sudah penasaran kan?
Yuk, langsung kita simak penjelasan berikut!
Baca juga: Pendirian CV: Karakteristik Dan Ketentuan Dalam Mendirikan CV
Selayang Pandang Mengenai CV Menurut Undang-Undang
CV berasal dari kata Commanditaire Vennootschap yang diatur melalui Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) menjelaskan bahwa struktur dari CV terdiri atas dua kelompok sekutu yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer.
Lebih lanjut pengertian dari CV juga dijelaskan melalui peraturan pelaksana yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham No.17/2018”) yang berbunyi sebagai berikut:
“Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.”
Sekutu komanditer adalah sekutu yang memiliki modal dan ingin menjalankan kegiatan usaha, tapi enggan untuk mengurus dan mewakili persekutuan terhadap pihak ketiga.
Sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif menjalankan kegiatan usaha CV dan bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban yang lahir akibat dari perjanjian dengan pihak ketiga.
Ketentuan mengenai CV juga didasari oleh Pasal 20 KUHD yang melarang sekutu komanditer untuk tampil mewakili CV dan melakukan pengurusan terhadap CV.
Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan konsep adanya sekutu komanditer dan komplementer yang menjadi karakteristik utama dari CV.
Ketentuan Permohonan Pengajuan Nama CV Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Permohonan pengajuan nama CV didasari oleh Pasal 4 Permenkumham No.17/2018 yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV harus didahului dengan pengajuan nama CV kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
Kemudian lebih lanjut menurut Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No.17/2018 disebutkan syarat-syarat dalam melakukan pengajuan nama CV harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
- Ditulis dengan huruf latin;
- Belum dipakai secara sah oleh CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (kamu dapat mengeceknya disini;
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
Pengajuan nama tersebut juga dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi dan nama CV yang dipesan.
Permohonan pengajuan nama CV yang telah disebutkan, menurut Pasal 6 Permenkumham No.17/2018 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dan dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian berbicara mengenai persetujuan pemakaian, merujuk pada Pasal 7 Permenkumham No.17/2018 nantinya Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan persetujuan nama CV yang diberikan secara elektronik. Persetujuan tersebut nantinya paling sedikit memuat:
- Nomor pemesanan nama CV;
- Nama CV yang dapat dipakai;
- Tanggal pemesanan;
- Tanggal daluwarsa; dan
- Kode pembayaran.
Serta persetujuan tersebut hanya dapat digunakan dan diperuntukkan untuk satu nama CV saja sehingga tidak bisa dipergunakan untuk CV yang lain.
Apabila permohonan pengajuan nama ditolak, menurut Pasal 8 Permenkumham No.17/2018 apabila nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat ditolak nama CV tersebut secara elektronik.
Terakhir menurut Pasal 9 Permenkumham No.17/2018 dalam hal pemakaian nama CV yang telah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM memiliki keberlakuan untuk jangka waktu paling lama enam puluh hari kerja.
Baca juga: Ketentuan Lengkap Pengajuan Nama Perseroan Terbatas, Jangan Sampai Keliru!
Demikian hal yang dapat disimpulkan serta dijadikan pemahaman, ternyata terdapat berbagai persyaratan dan juga tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pengajuan permohonan nama CV di Indonesia.
Hal ini ditujukan supaya CV yang didaftarkan dari ketentuan penamaan tidak melanggar ketentuan yang ada serta sesuai dengan tahapan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Stay Update di YukLegal untuk mengetahui informasi-informasi penting lainnya dan mengenai pendirian perusahaan, sobat YukLegal bisa menghubungi kami di YukLegal.com.
Sobat YukLegal juga bisa menunjukan apresiasi kepada penulis artikel ini dengan menggunakan kode referensi: RAFI11 untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum terbaik di Indonesia!
Tunggu apalagi? Yuk, konsultasikan masalahmu sekarang juga!
Sumber:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Balai Pustaka,1957.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. R. Subekti. Jakarta: Balai Pustaka,1959.
Indonesia, Menteri Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Nomor PM 18 Tahun 2018.
Editor: Siti Faridah, S.H.