Urus Izin Ekspor Beserta Pajaknya

Oleh: Winda Indah Wardani, S.H

Hallo Sobat YukLegal

Kegiatan berdagang atau istilah mudahnya ‘jual beli’ adalah kegiatan dasar yang dilakukan manusia sejak zaman dulu. Kegiatan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat. serta sudah menjadi kegiatan yang sehari hari dilakukan orang baik menjual barang maupun jasa.

Terkhusus barang yang diperjual belikan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan uang. perdagangan barang sangat mempengaruhi berputarnya roda perekonomian. oleh karenanya perdagangan tidak terbatas oleh wilayah. setiap ada yang membutuhkan barang bisa diekspor maupun diimpor.

Kegiatan ekspor merupakan kegiatan menjual suatu barang keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat Menjadi Eksportir

ketentuan untuk menjadi perusahaan eksportir  sebagai berikut:

1. Badan Hukum, dalam bentuk : CV (Commanditaire Vennotschap), Firma, PT (Perseroan Terbatas), Persero (Perusahaan Perseroan), Perum (Perusahaan Umum), Perjan (Perusahaan Jawatan), Koperasi.
2. Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak)
3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan, Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Klasifikasi Eksportir

Eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Eksportir Produsen, dengan syarat:

Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu:

• Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi, dan Instansi teknis yang terkait.
• Memiliki Izin Usaha Industri
• Memiliki NPWP
• Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.

 

Baca juga: Pencabutan KBLI Non Likuidasi di OSS Berbasis Risiko.

2. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:

Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

• Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Instansi teknis yang terkait
• Memiliki Surat Izin Usaha  Perdagangan
• Memiliki NPWP
• Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan

Pajak Untuk Ekspor

Apabila barang ekspor terkena pajak ekspor maka pajak ekspor harus dilunasi sebelum dimasukkan ke sarana pengangkut. Pajak ekspor ini dihitung berdasarkan harga patokan ekspor (HPE) dan harga patokan ekspor ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku untuk suatu periode tertentu dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis dan asosiasi terkait. HPE ini berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia.

Baca juga: Kenali Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum.

Tarif pungutan ekspor (TPE) yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah TPE yang yang berlaku saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, begitu juga dengan HPE, HPE yang digunakan adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Pembayaran pungutan ekspor ini dapat dilakukan di Bank Devisa atau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Cara Perhitungan Pajak Ekspor

1. Terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem (persentase), Pajak Ekspor dihitung sebagai berikut: Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Kurs.
2. Terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam (spesifik), Pajak Ekspor dihitung sebagai berikut: Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Kurs.

Prosedur Untuk Proses Ekspor Barang

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Pendaftaran PEB disertai dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan dilengkapi dokumen pelengkap. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean. Dokumen pelengkap pabean:

• Invoice dan Packing List
• Bukti Bayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
• Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)
• Dokumen dari instansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan)

Baca juga: Cara Mendapatkan NIB Gratis.

Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

1. Pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak ekspor. Penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.
2. Pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen.
3. Persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.

Demikian artikel mengenai pajak untuk barang ekspor. Sobat YukLegal dapat mengakses website kami untuk konsultasi perizinan berusaha yang terpercaya dan aman!

Sumber:

Pemerintah Indonesia. “Syarat Menjadi Eksportir dan Prosedur Kepabeanannya” diakses melalui laman https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/436/syarat-menjadi-eksportir-dan-prosedur-kepabeanannya? Pada tanggal 12 November 2022.

Sumber Gambar:

pexels.com

Editor: Siti Faridah, S.H.